oleh

Bijaksana Menggunakan Media Sosial

Banda Aceh-Keberadaan Media Sosial (Medsos) di era digital saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Hampir semua orang memiliki akun medsos, bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun.

Tak jarang saat ini masyarakat melakukan transaksi menggunakan jasa transaksi elektronik, seperti medsos, yang tidak dapat dihindari penggunaannya, termasuk iklan, layanan, simpan pinjam.

Patut diakui Media Sosial memberikan dampak positif seperti memperluas jaringan pertemanan dan juga membuka peluang bisnis, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga bisa berdampak buruk.

Laiknya pisau bermata dua, media sosial jadi alat yang ampuh untuk menebar kebencian. Tak jarang tindak kejahatan dan pertengkaran terjadi karena media sosial.

Ini juga menjadi dilematis dan perlu perhatian khusus, apalagi personil yang mumpuni di Subdit Siber, Polda Aceh, ini masih sangat minim, sehingga apa yang kita lakukan mengalami kendala dilapangan,” jelas Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M. Phil, melalui Pejabat Sementara Kasubdit V Siber Polda Aceh, Kompol Mughi Prasetyo Habrianto, SIK, Kamis, (03/09/2020), kepada Media Pers, di Banda Aceh.

Menurutnya teknologi informasi (information technology) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi.

“Dalam hal ini, pengguna Media Sosial harus bijaksana dalam menyajikan sesuatu didunia maya,”kata Mugih seraya mengatakan individu yang hidup di masyarakat pada umumnya sangat independen pada teknologi informasi dalam kesehariannya.

Mugih mencontohkan, tidak banyak orang yang dapat melalui kesehariannya tanpa memegang ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sudah menjadi suatu hal yang vital dalam kehidupan manusia.

“Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan,” jelasnya.

Oleh karenanya, sambung Mughi banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum.

“Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” katanya.

Menurutnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Mughi menandaskan Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail/e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

“Jadi perlu saya ingatkan kembali kepada para penguna Medsos agar bijaksana dalam menyajikan sesuatu di Medsos jangan sampai nantinya tersandung oleh undang-undang,” tegas Mughi seraya menambahkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. []

(Editor    | Redaksi)
(Sumber | Erwan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed