oleh

Bantuan Tunai di Abdya Belum Cair

Laporan | Adi Tanjung

Blangpidie-Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang 25 persen bersumber dari dana Desa hingga memasuki bulan Mei 2020 belum juga cair.

Bantuan tunai tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Belum cairnya bantuan tunai untuk bulan April itu diakui sejumlah Kepala Desa di Kabupaten berjuluk Breuh Sigupai ini.

“Anggarannya kecil, sementara masyarakat yang layak menerima bantuan tunai itu banyak. Sayangnya belum bisa dicairkan. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh desa,” ungkap Nasruddin, Kepala Desa Mataie Kecamatan Blangpidie, Selasa, 5 Mei 2020 di Aceh Barat Daya.

Lantas, apa penyebab terindahnya pencairan bantuan tunai itu? Penelusuran PENAPOST.ID, ada beberapa faktor yang menyebabkan anggaran ini belum bisa dicairkan.

Hal ini seperti anggaran desa yang di plot untuk bantuan ini terlalu kecil hingga tidak mencukupi untuk dibagikan kepada semua masyarakat yang dinilai layak menerima.

“Kasusnya begitu, anggarannya kecil sementara masyarakat yang layak banyak,” ujar Nasruddin.

Ia mencontohkan, seperti dialami pihaknya di desa Mataie, setelah dilakukan verifikasi dari anggaran Dana Desa (DD) hanya cukup diberikan untuk 158 Kepala Keluarga (KK) saja, sementara di desanya yang layak menerima BLT setelah dilakukan verifikasi, seluruhnya berjumlah 323 KK.

“Sekitar 165 KK tidak cukup dengan anggaran DD ini,” sebutnya.

Menurutnya, ada solusi yakni sekitar 165 KK ini di ajukan ke BLT yang bersumber dari APBK dan ini menjadi masalahnya, sebab, BLT dari APBK pencairannya merupakan kewenangan kabupaten.

“KK masyarakat yang diusul ke BLT APBK malah menolak, sebab mereka menilai tidak ada kepastian,” ujarnya.

Nasruddin menjelaskan, persoalan BLT sudah selesai dan pihaknya telah mencoba untuk mencatat penuh dengan pertimbangan dengan tidak meninggalkn aturan dan kebijakan dan hasilnya semua warga dapat dari hasil verifikasi yang dimaksud agar tidak ganda, hanya saja sumbernya saja yang berbeda.

Contonya, lanjut Nasruddin, ada masyarakat yang dapat bantuan dari dana pusat (Kemensos), ada dengan dana tingkat satu Provinsi Aceh, ada yang dengan dana desa, serta ada juga dengan dana APBK.

“Hanya saja masalah sekarang warga pada umumnya tidak begitu mau ketika kami catat mereka untuk penerima BLT dengan dana APBK karena mereka menganggap BLT ABPK tidak jelas keabsahannya,” ujar Nasruddin.

Untuk itu, kata Nasruddin solusinya hanya pada Pemerintah Abdya dalam hal ini Bupati untuk memperjelas keputusan prihal BLT yang bersumber dari APBK sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui tentang bagaimana prosedur pencairan anggaran BLT itu.

“Kita tunggu saja apa jawaban beliau yang menjadi keputusan untuk rakyat Abdya,” kata Nasruddin.

Nasruddin menambahkan, banyak masyarakat desanya meminta anggaran yang ada dibagi rata atau tidak harus penuh Rp 600 ribu per KK asalkan rata, namun hal ini tentu terbentur dengan Peraturan Menteri Desa PDIT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang kemudian menjadi Peraturan Menteri Desa PDIT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDIT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dimana setiap Kepala Keluarga menerima sebanyak Rp 600 ribu setiap bulan terhitung April, Mei hingga Juni.

“Banyak yang minta dibagi rata, kita tidak berani melawan aturan,” katanya. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed