oleh

BKKBN Perwakilan Aceh Sosialisasi Pembentukan Pokja Kampung KB

KEPALA Perwakilan BkkbN Aceh, Sahidal Kastri (dua kanan) memberikan sambutan saat membuka Orientasi Uji Coba Sistem Informasi Data Keluarga (SIGA) bagi Petugas Pencatatan Pelaporan di Aula Kantor Balai Penyuluh Kecamatan Sukakarya, Sabang.FOTO | ACEH.TRIBUNNEWS.COM
KEPALA Perwakilan BkkbN Aceh, Drs.Sahidal Kastri, M.Pd, (dua kanan) memberikan sambutan saat membuka Orientasi Uji Coba Sistem Informasi Data Keluarga (SIGA) bagi Petugas Pencatatan Pelaporan di Aula Kantor Balai Penyuluh Kecamatan Sukakarya, Sabang.FOTO | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

Banda Aceh-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh menggelar sosialisasi pembentukan kelompok kerja (pokja) kampung KB kabupaten/kota untuk 76 OPD KB dan pembina wilayah se-Aceh, selama dua hari atau sejak 30 hingga 31 Januari 2018, di Kryad hotel Banda Aceh.

Kegiatan yang dibuka inspertur utama yang juga Plt deputi advokasi, penggerakan, dan informasi (ADPIN) BKKBN pusat, Agus Sukiswo, dan turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, para pejabat administrator, dan kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Aceh, Ichsan Fuady.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, mengatakan, Sosialisasi ini diikuti sebanyak 76 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana dan pembina wilayah 23 kabupaten/kota. Semoga kegiatan mencapai target yang diharapkan. Serta Memiliki nuansa yang baik terhadap perkembangan program KKBPK.

“Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mensosialisasikan kelompok keja yang bisa dikembangkan sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan menerapkan delapan fungsi keluarga.Kita harapkan usai mengikuti sosialisasi, peserta dalam pelaksanaan program KKBPK di wilayah masing-masing mampu mencapai target,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi itu diikuti sebanyak 76 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana dan pembina wilayah 23 kabupaten/kota.”Semoga kegiatan mencapai target yang diharapkan. Serta Memiliki nuansa yang baik terhadap perkembangan program KKBPK,” kata Sahidal.

Inspektur Utama yang juga Plt Deputi ADPIN BKKBN Pusat, Agus Sukiswo mengatakan, pembentukan kampung KB merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Jokowi.Untuk itu, kata Agus, peran BKKBN dalam meningkatkan karakter dan kualitas bangsa harus ditingkatkan.

Hal ini, kata Agus, juga harus ada di kampung KB. Selain itu ia juga menyingung soal masih sedikit kampung KB yang memiliki rumah data kependudukan.Itu sebabnya, dia berharap, satu kampung KB ada satu rumah data kependudukan.

“Harus ada nilai perubahan di kampung KB. Saya minta kepada Pokja dimasing-masing wilayah, bisa mengawal program KKBPK di kampung KB dengan intervensi semua bisa terlaksana sesuai harapan, juga program integrasi lintas sektor lainnya,” ujarnya.

Inspektur Utama BKKBN pusat ini juga menyampaikan pesan, agar agaran kampung KB yang ada untuk dikelola dengan baik. Kerena apabila biaya tidak diakuntabilitas dengan baik akan ada masalah dikemudian hari.

“Kita sukses di dalam program KKBPK, kita juga harus sukses di dalam integritas akuntabilitas. Masalah akuntabilitas harus dicatat hingga bisa dipertangungjawabkan, Selain itu kita juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Pada sosialisasi pembentukan pokja kampung KB kabupaten/kota tahun 2018 ini, BKKBN Perwakilan Aceh juga melakukan penandatanganan MoU dengan Perwakilan BPKP Aceh untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Plt Deputi ADPIN BKKBN Pusat, Agus Sukiswo lebih menekankan bahwa perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan BKKBN, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Ichsan Fuady disela-sela memberi materi tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik menjelaskan, MoU yang ditandatangani tersebut dalam pelaksanaannya saling bersinergi antara kedua belah pihak dan kemudian setiap organisasi sudah ada aturan dan tata kelola yang dibuat.

“Laksanakan apa yang ditulis dan tulis apa yang dilakukan,” ujarnya ketika mengakhiri materi yang disampaikannya.

Ia menambahkan, BKKBN membutuhkan tata kelola program kerja dan keuangan yang lebih baik.Itu sebabnya, BPKP hadir untuk penguatan tata kelola guna pencapaian tujuan BKKBN.”Kita mencoba saling bersinergi, mempercepat sebuah proses program kerja dengan tata kelola yang lebih baik,” tambah Ichsan.[]

Reporter | Hendra S

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed