oleh

Dear Kejati! Senator Tanya Status Hukum Asrama Haji Aceh Mangkrak 7 Tahun

-Home-190 views

Banda Aceh-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadhil Rahmi mempertanyakan status hukum pembangunan asrama haji Aceh yang mangkrak selama tujuh tahun. Senator asal Aceh tersebut meminta Kejati mengeluarkan rekomendasi hukum terkait gedung tersebut.

“Persoalan hukumnya harus tuntas agar bangunan asrama haji ini tidak lagi mangkrak,” kata Fadhil dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).

Fadhil juga sudah menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama Menteri Agama di Jakarta pada Senin (10/2) kemarin. Menurutnya, rekomendasi dari Kejati penting untuk menentukan pembangunan asrama haji tersebut bermasalah atau tidak.

“Jika memang tidak lagi bermasalah secara hukum, kita minta kejaksaan segera mengeluarkan keterangan tidak lagi bermasalah. Sehingga pembangunannya bisa dilanjutkan kembali,” sebut Fadhil.

Menurutnya, kapasitas asrama haji Aceh saat ini tidak mampu menampung dua kloter jamaah secara sekaligus jika terjadi delay. Pembangunan gedung baru tersebut, jelasnya, sangat diperlukan.

Seperti diketahui, pembangunan gedung di kompleks Asrama Haji Aceh di Banda Aceh mangkrak sejak 2013 lalu. Gedung yang dibangun dengan anggaran Rp 10 miliar itu kondisinya kini memprihatinkan.

Namun beberapa waktu lalu, Kejati Aceh mengaku sudah menghentikan pengusutan kasus ini. Hal itu karena berdasarkan penyelidikan tim Kejati Aceh, gedung tersebut tidak bermasalah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh saat itu M Daud Pakeh, mengaku sudah berkoordinasi dan melaporkan ke Kemenag RI terkait pemberhentian kasus tersebut. Meski demikian, Daud mengaku belum menerima surat secara resmi dari Kejati terkait pemberhentian penyelidikan persoalan gedung itu.

“Makanya kami membutuhkan kepastian dari pihak Kejati Aceh yaitu pemberitahuan secara resmi melalui surat serta hasil uji coba dari Politeknis Lhokseumawe. Artinya bila gedung tersebut dilanjutkan dan nantinya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka ada pihak yang bertanggung jawab,” sebutnya di Gedung Asrama Haji Aceh, Jumat (19/7/2019).

Menteri Agama Fachrul Razi juga sudah mengetahui persoalan asrama haji tersebut. Menurutnya pihak legislatif tidak akan merekomendasikan anggaran untuk pembangunan Asrama Haji Aceh jika status hukum gedung tersebut belum jelas.

“Tapi saya kira sependapat tidak usah menunggu selesai proses hukumnya, kalau menunggu proses hukum selesai mungkin lama sekali. Mungkin kita bisa minta putusan pengadilan mungkin untuk mendapatkan izin untuk membongkar dan melanjutkan pembangunan. Sambil menunggu proses hukumnya selesai,” kata Fachrul dalam sambutannya, di Kompleks Asrama Haji di Banda Aceh, Minggu (17/11/2019) sore. []

(Sumber | DETIK.COM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed