oleh

Dewan Pers Usulkan Insentif untuk Perusahaan Pers

Jakarta-Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta. Surat bernomor 334/ DP-K/04/2020 tersebut tertanggal 09 April 2020.

Dalam surat tersebut, Mohammad Nuh menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya mengetahui Pemerintah telah mempersiapkan kebijakan pengurangan pajak untuk 15 sektor manufaktur.

“Kami berharap rencana kebijakan ini dapat diperbaiki dengan memasukkan sektor industri media massa sebagai bagian dari prioritas penerima insentif ekonomi Pemerintah,” katanya.

Dikatakan, industri media massa juga menghadapi dampak yang serius dari krisis ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Padahal media massa memiliki peran penting dalam menyajikan informasi untuk masyarakat.

Salinan surat Dewan Pers terkait perihal Insentif Pemerintah Untuk Keberlangsungan Perusahaan Pers dalam masa Krisis Akibat Pandemi COVID-19.

“Pemberitaan pers yang mencerahkan dan menyejukkan masyarakat bahkan semakin relevan pada situasi krisis seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kami berpandangan skema pengurangan atau penghapusan pajak serta insentif lain semestinya diberlakukan pada industri media seperti juga diberlakukan pada sektor penting lainnya,” ujar Mohammad Nuh.

Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Salah-satu langkah yang sedang disiapkan pemerintah adalah pemberian insentif untuk sektor-sektor ekonomi strategis.

Berikut ini usulan insentif untuk perusahaan pers yang merupakan hasil pembicaraan Dewan Pers dengan konstituen pers nasional.

  1. Penghapusan kewajiban pembayaran PPh 21, 22, 23, 25 selama tahun 2020.
  2. Penghapusan PPH omzet untuk perusahaan pers tahun 2020.
  3. Penangguhan pembayaran denda-denda bayar pajak terhutang sebelum 2020.
  4. Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2020 ditanggung oleh negara.
  5. Pemberlakuan subsidi 20% dari tagihan listrik bagi perusahaan pers selama masa pandemi berlangsung.
  6. Pengalokasian anggaran diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers. Dengan demikian, serta dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers, pemerintah mellaui cara ini dapat berperan mendukung keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada situasi krisis.
  7. Pemberlakuan subsidi sebesar 10% (sepuluh persen) per kilogram pembelian bahan baku kertas untuk media cetak. Subsidi ini sangat penting karena harga kertas yang mengikuti pergerakan kurs rupiah terhadap dolar pada situasi krisis semakin memberatkan hidup media massa cetak.
  8. Penghapusan biaya Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk media penyiaran radio dan media penyiaran televisi tahun 2020.
  9. Pemberlakukan ketentuan tentang paket data internet bertarif rendah untuk masyarakat kepada perusahaan penyedia layanan internet. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi pasca-pandemi yang juga dapat menyebabkan turunnya tingkat readership masyarakat terhadap berita berkualitas. Padahal readership yang tinggi justru menjadi kebutuhan pada masa krisis.

Ia menambahkan, Dewan Pers bersama seluruh unsur pers nasional berharap Pemerintah mempertimbangkan usulan-usulan di atas.

“Kami yakin pemerintah memiliki kesungguhan untuk senantiasa mempertahankan kehidupan pers yang bebas, sehat, bertanggung-jawab, dan selalu berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah bangsa,” tambahnya. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed