Banda Aceh-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) untuk singkronisasi program kegiatan perpustakaan dan kearsipan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Rakornis itu dilaksanakan di Grand Arabia Hotel Banda Aceh mulai 14 hingga 17 Maret 2023, yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, DR. Edi Yandra, S.STP., MSP., turut hadir pada kesempatan itu Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), DR. Kandar, MAP.,
Kegiatan yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diikuti oleh 46 peserta mewakili dinas perpustakaan dan kearsipan 23 kabupaten/kota se-Aceh. DPKA turut mengundang para kepala Bappeda dari 23 kabupaten/kota untuk hadir pada kegiatan tersebut.
Kadis DPKA Edi Yandra menjelaskan, baru kali ini DPKA menggelar rakornis dengan cara mengundang seluruh perwakilan Bappeda di Aceh. Tujuannya agar bisa mensingkronkan dan bersinergi memberikan pelayanan kearsipan.
“Tujuan pembangunan perpustakaan adalah untuk penguatan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pembangunan literasi,” kata Edi Yandra, saat membuka Rakornis tersebut.
Dengan gemarnya masyarakat dalam membaca, diharapkan indeks literasi masyarakat Aceh tahun 2023 bisa 16,31 persen. Karena itu, butuh sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat Aceh.
“Tentang layanan kearsipan, kita sudah berhasil melakukan pelayanan arsip di beberapa perangkat kerja satuan Aceh. Selain itu juga sudah mengimplementasikan aplikasi Srikandi yang merupakan kemajuan di bidang kearsipan yang sudah kita raih bersama,” ungkapnya.
Walaupun sudah banyak kemajuan dalam pelayanan kearsipan, ia mengakui masih terdapat kendala dan hambatan dari segi perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan, termasuk masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Kondisi tersebut disebut akibat kurangnya koordinasi penyusunan program pelayanan kearsipan. Itu sebabnya ia mengajak semua arpus di 23 kabupaten/kota dan Bappeda untuk bersinergi dan singkron, sehingga dapat mengakomodir kepentingan publik.
“Kita berharap keberadaan dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh dapat menjadi pionir dalam membela kepentingan negara untuk penyediaan layanan kearsipan yang sistematis,” harapnya.
Kepala DPKA mengharapkan semua pihak peduli dengan peningkatan literasi masyarakat terutama terkait kearsipan. Ia mengimbau jangan sampai urusan perpustakaan dan arsip ini dilihat sebelah mata, karena sangat besar perannya untuk kemajuan bangsa dan negara.
Selama ini, kunjungan ke Perpustakaan Aceh mencapai 1.000 hingga 1.500 orang setiap harinya. Pelayanan yang baik diharapkan juga bisa membuat generasi Aceh lebih cerdas ke depan.
Jika ingin mengenal Aceh lebih jauh, kata Edi, maka bisa berkunjung ke arsip, agar lebih mengenal Aceh masa lalu, sekarang dan masa depan.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas DPKA Zulkifli menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan Rakornis tersebut antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinergitas program kegiatan perpustakaan dan kearsipan di Aceh, selanjutnya terciptanya singkronisasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Selain itu, Rakornis juga bertujuan terjalinnya koordinasi diantara dinas perpustakaan dan kearsipan dalam penyusunan kegiatan untuk tahun 2024,” ujar Zulkifli. []
