oleh

DPR Aceh Desak Plt Gubernur ‘Rumahkan’ Kepala SKPA

banner 728x90

Banda Aceh-Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dilingkup Pemerintah Aceh, kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini kritikan itu datang dari anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Sulaiman SE.

Politisi Partai Aceh yang tak lain adalah partai besutan Muzakir Manaf, angkat suara dan mengaku kecewa dengan kinerja sebagian Kepala SKPA. Ia bahkan menilai, sebagian birokrasi Nova Iriansyah terkesan tidak terlibat aktif dalam penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Aceh.

Itu sebabnya, mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini mendesak Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah segera ‘merumahkan’ alias menggantikan para SKPA dan Kepala Biro tersebut.

“Selama ini, hanya terlihat beberapa SKPA yang terlihat tak kenal lelah dalam mengurus sejumlah persoalan selama pandemi COVID-19,” kata Sulaiman, Sabtu (02/05/2020).

Ia mencontohkan, di bidang kesehatan Dinkes dan RSUZA cukup luar biasa bekerja melayani semua pasien. “Bahkan merelakan nyawa mereka sendiri, ini patut kita apresiasi kepada mereka serta seluruh para pekerja kesehatan yang ada di Aceh,” ujarnya

Dalam segi penanganan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, penggerak PKK di tingkat provinsi juga sudah bekerja maksimal dalam mengantarkan paket sembako, baik untuk masyarakat berdampak maupun kepada keluarga para tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pasien COVID-19.

“Ini lagi-lagi perlu dan patut diapresiasi langkah-langkah konkrit yang telah di tempuh para penggerak PKK Aceh yang langsung di pimpin oleh istri Plt Gubernur Aceh,” katanya.

Anggota DPRA dari Dapil I ini mengaku kecewa melihat SKPA lainnya yang hanya duduk diam tidak saling bahu membahu menangani persoalan pandemi COVID-19 di Aceh.

“Padahal, SKPA yang lain bisa berisiatif agar proses penanganan ini tidak terkesan lamban. BPBA sendiri terkesan mati suri, padahal itu elemen pemerintah yang di tunjuk oleh Plt Gubernur Aceh menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan masa masa panik ini,” sambungnya.

Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa dibantu jika para kepala SKPA yang ada di Aceh punya inisiatif untuk saling membantu masyarakat.

“Misalnya Dinas Syariat Islam, seharusnya punya planning, masih banyak mesjid yang belum disemprot cairan pembasmi kuman, meunasah-meunasah, dan fasilititas lainnya yang ada kaitannya dengan dinas tersebut agar dibantu,” katanya.

Begitu juga dengan dinas yang lain, Dinas Perhubungan bisa memaksimalkan sejumlah pos mudik dengan menyiapkan alat rapit test, memperketat perbatasan.

“Distambun Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas kehutanan, Dinas ESDM Aceh, apa kontribusi lembaga itu untuk penangan COVID-19 yang sifatnya inisiatif dinas itu sendiri. Soal pemotongan anggaran penangan COVID-19 itu bukan inisiatif kepala dinas, itu perintah undang-undang. Saya rasa tidak ada, pada kelihatan loyo semua,” katanya.

“Masih ada SKPA yang perlu melibatkan diri dalam bekerja untuk masyarakat tidak hanya berdiam diri, meski para kepala SKPA tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun gaji para pejabat juga bersumber dari uang rakyat.”

Untuk itu, ia mendesak PLT Gubernur Aceh agar mengganti para kepala SKPA yang tidak aktif.

“Plt Gubernur Aceh melantik para kepala SKPA ini agar menjadi mitra dalam situasi apapun untuk melayani rakyat, kenyataannya selama ini hanya beberapa dinas saja yang terlihat aktif dalam bekerja khususnya dalam penanganan persoalan COVID-19. Sementara masih banyak SKPA hari ini yang terkesan mati suri,” ungkapnya.

“Masih banyak di belakang mereka yang siap menduduki jabatan kepala dinas dan mampu membantu masyarakat dan punya inisiatif yang banyak,” tutupnya. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed