oleh

DPRK Aceh Barat Diminta Gunakan Hak Angket Kepemimpinan Bupati

banner 728x90

Laporan | Azhar Sigege

Meulaboh-Kepemimpinan Bupati Aceh Barat, Ramli MS, dinilai berselemak masalah. Mulai dari pemecatan Keuchik yang pada akhirnya justru Keuchik tersebut menang di Mahkamah Agung (MA), persoaan Rumah Sakit Umum Daerah-Cut Nyak Dhien (RSUD-CND) Meulaboh, hingga dugaan pemukulan warga di Pendopo Bupati setempat beberapa waktu lalu.

Itu sebabnya, massa yang berjumlah sekitar ratusan orang yang menamakan diri dari Gerakan Rakyat Menggugat (GeRaM), menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Pelor, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (12/03/2020).

Massa yang datang, menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat agar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mengangkat kembali Keuchik yang dipecat Pemerintah, sebab mereka telah menang di Mahkamah Agung.

“Kami meminta agar semua tuntutan kami di penuhi, ini negara hukum, maka proses hukum segera terhadap pelaku pemukulan di pendopo Bupati,” kata Sofyan Suri, koordinator aksi.

Massa aksi saat membentangkan spanduk pada aksi unjuk rasa di Simpang Pelor Meulaboh Aceh Barat. (FOTO | AZHAR SIGEGE/PENAPOST.ID)

Kemudian, perwakilan massa diminta untuk bertemu dengan wakil rakyat di DPRK Aceh Barat. Sedangkan massa lainnya menunggu keputusan diluar gedung tersebut.

Selama dua jam pembahasan di ruang rapat DPRK, akhirnya anggota dewan membuat pernyataan sikap yang dibubuhi tandatangan oleh pimpinan DPRK yaitu, Samsi Barmi (Ketua), Ramli SE (Wakil Ketua), H. Kamaruddin, SE (Wakil Ketua), serta pimpinan Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Terhadap tuntutan GeRaM berkaitan dengan pemberhentian Keuchik yang saat ini telah adanya keputusan Mahkamah Agung (MA), untuk mengangkat kembali Keuchik yang bersangkutan. DPRK Aceh Barat akan menyurati Bupati pada Senin (16/03/2020) nanti yang dijadwalkan pada hari Rabu (18/03/2020) untuk meminta penjelasan sikap Bupati dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut.

Terkait hal ini, apabila eksekutif tidak memberikan jawaban yang jelas, maka DPRK akan melakukan konsultasi ke pihak-pihak terkait dengan jadwal ditentukan setelah rapat tersebut.

Massa aksi saat membentangkan spanduk pada aksi unjuk rasa di Simpang Pelor Meulaboh Aceh Barat. (FOTO | AZHAR SIGEGE/PENAPOST.ID)

Begitu juga terkait persoalan proses hukum berkaitan dengan kejadian di pendopo Bupati Aceh Barat yang saat ini permasalahannya telah ditangani oleh Polda Aceh. DPRK Aceh Barat pada hari Senin (16/03/2020) akan menyurati Kapolda Aceh, Komisi III DPR RI dan Kapolri untuk meminta waktu guna menerima kunjungan perwakilan DPRK Aceh Barat, sekaligus juga akan mempertanyakan masalah Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dana desa di Aceh Barat beberapa waktu lalu.

Terkait tuntutan agar DPRK Aceh Barat untuk menggunakan hak angket atas semua kasus tersebut diatas, lembaga DPRK akan mengkaji lebih mendalam apakah DPRK Aceh Barat telah dapat menggunakan hak angket tersebut, sehingga tidak menyalahi aturan. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed