Jakarta-Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mencium kebohongan pemerintah daerah (pemda) dalam menghitung data stunting. Karena itu, data penanganan stunting jangan cuma berfokus pada angka.
Ia menyebut prevalensi stunting saat ini masih tinggi, mencapai 21,6 persen. Pemerintah masih perlu kerja keras untuk menurunkannya sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana prevalensi stunting turun 3,8 persen per tahun.
“Karena beberapa kali di daerah, cara menghitung stunting itu misleading semua, ngapusi (bohong) saja itu,” katanya dalam Rakorbangpus di Kantor Bappenas, Kamis (6/4).
“Stunting bukan berarti anak sudah lewat 5 tahun itu stuntingnya hilang, kemudian hilang saja di numeriknya, itu kan aneh. Terus masuk populasi bayi baru, terus dihitung lagi. Jadi ada beberapa hal perlu diluruskan,” sambung Suharso.
Penanganan stunting memang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Suharso hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap dibuat keheranan dengan tingkah pemda soal penanganan stunting.
Sri Mulyani menceritakan kisahnya saat rapat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan membahas betapa pentingnya mengatasi stunting. Subkegiatan stunting di pemerintah daerah bisa menembus 283, dengan total anggaran Rp77 triliun.
Ia menyebut subkegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi, yang anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil, hanya Rp34 triliun.
“Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa), ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting,” katanya di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/03/2023) lalu.
“Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita,” sambungnya. []
