oleh

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kunjungi DPR Aceh

banner 728x90

Banda Aceh-Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP bersama para Pimpinan Fraksi DPR Aceh menyambut kedatangan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, H. E. Kurt Kunz dan Deputy Head of Mission (Wakil Duta Besar), Michael Cottier dalam rangka kunjungan kerja pada hari, Kamis (6/2) pada pukul 15.00 sampai dengan 16.30 WIB di Ruang Kerja Ketua DPR Aceh.

Pada kesempatan ini,terdapat beberapa pandangan pokok-poko diskusi “investment guidelines“ dengan Duta Besar Swiss, yaitu, transitional justice Aceh dalam pemulihan (recovery) pasca konflik dan tsunami.

Berikutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarat (basic social need) layanan pendidikan dan kesehatan, potensi ekonomi alam Aceh pada komoditi ekspor kopi, kakao, sere wangi, minyak nilam dan kentang granola (bukan tambang) ekstraktif.

Masih ada lagi yaitu bidang mitigasi dan penangulangan bencana dan konflik satwa dengan manusia pada perebutan lahan dan sumber makanan serta partisipasi dan edukasi politik perempuan.

Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP menyampaikan selamat datang dan terimakasih kepada kepada Duta Besar Swiss untuk Indonesia atas kunjungan ke Aceh.

Rakyat Aceh juga berterima kasih kepada Pemerintah Swiss atas keterlibatan dalam proses perdamaian Aceh tanggal 15 Agustus 2005 dan proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh paska Gempa dan Tsunami.

“Manfaat perdamaian dan pembangunan Aceh berkat perhatian Pemerintah Swiss masih kami rasakan sampai saat ini, dan kami berharap agar Pemerintah Swiss tetap bisa melanjutkan hubungan, kerjasama dan membantu Aceh untuk masa-masa selanjutnya,” katanya.

Ia juga mengharapkan Swiss dapat mentransfer pengetahuan dan juga teknologi dibidang industri ke Aceh. Swiss sebagai Negara demokrasi dan terlibat dalam perdamaian dunia diharapkan dapat memberikan perhatian lebih lagi ke Aceh.

“Kemudian Gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004 banyak sekali pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat Aceh dan juga Pemerintahan Aceh bagaimana kesiap-siagaan itu dan pengetahuan ketika sebuah bencana datang dan bagaimana mitigasinya,” tuturnya.

Menurutnya, ada pengalaman menarik yang telah dilestarikan oleh masyarakat Simeulue bahwa ketika terjadi Linon (gempa) besar maka akan terjadi Smong (Tsunami), sehingga mereka akan menjauh dari laut dan berlari ke bukit.

“Dan seperti kita ketahui bahwa di Simeuleu sebagai pusat gempa tidak terdapat korban jiwa akibat tsunami. Banyak Negara di dunia datang membantu Aceh baik rehabilitasi, evakuasi dan recovery dari dampak gempa dan tsunami tersebut, dan kami berterima kasih kepada Negar Swiss yang juga ikut membantu,” kakatnya lagi.

Dikatakan, disisi lain banyak Negara di dunia belajar ke Aceh tentang penanganan tsunami dan bencana sehingga gempa dan tsunami Aceh banyak memberikan pengalaman dan pelajaran kepada Aceh bagaimana manajemen bencana itu dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat sehingga mereka aware dan care ketika bencana itu terjadi.

Ir. Azhar Abdurrahman, menyampaikan agar ada dukungan dari Pemerintah Swiss terkait kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Medan, Sumatera Utara, sementara itu Gunung Leuser berada di Aceh. Dan ia berharap Swiss mau membuka pintu impor CPO dari Aceh.

Fuadri, S.Si., M.Si dari Fraksi PAN berharap agar Pemerintah Swiss bersedia memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat swiss bahwa kondisi Aceh sudah Kondusif, Indah dan Damai.

Semua ini berkat perhatian dan bantuan dari masyarakat Swiss ketika Aceh ditimpa bencana alam dan Konflik di Aceh pun bisa berakhir.

“Kami masyarakat aceh pasti menyambut dengan terbuka apabila ada masyarakat Swiss yang mau berwisata ke Aceh,” kata Fuadri.

Ketua Fraksi Partai Aceh Panyang berharap Pemerintah Swiss bisa langsung berkomunikasi dengan Pemerintahan Aceh, tidak perlu lagi melalui Pemerintah RI baru kepada Pemerintah Aceh. Dan aturan ini ada, karena Aceh daerah khusus.

“Kekhususan Aceh seperti ini menjadi penting, sebagai upaya mempercepat “akselerasi” pembangunan di Aceh,” ungkapnya.

M. Rizal Falevi Kirani dari Fraksi PNA, menyampaikan tentang dukungan Pemerintah Aceh terhadap Komisi Kebenenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Implementasi MoU Helsinki dan Kewenangan yang diberikan Pemerintah RI kepada Aceh. []

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed