oleh

Eselon II dan III Tetap Laksanakan Tugas di Kantor Setiap Hari Kerja

banner 728x90

Banda Aceh-Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, akhirnya menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam surat edarannya bernomor: 800/5250 yang ditujukan kepada para Asisten Setda Aceh, Staf Ahli, Kepala SKPA, Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, memastikan bahwa aktivitas pelayanan Pemerintah Aceh tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat administrator (eselon III), tetap melaksanakan tugas di kantor setiap hari kerja,” ujar Nova Iriansyah.

Dikatakan, bagi pejabat pengawas (eselon IV), pejabat fungsional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelaksana (staf) dan Tenaga Kontrak melaksanakan tugas di kantor sesuai piket setiap hari (termasuk hari libur), yang ditetapkan oleh Kepala SKPA sesuai kebutuhan pelayanan kerja dan pelayanan posko COVID-19.

“Pegawai yang dikecualikan dari pemberlakuan piket yaitu PNS yang berusia di atas 50 (lima puluh) tahun, pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui, Pegawai yang memiliki anggota keluarga dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19,” kata Nova Iriansyah.

Ia menyebutkan, PNS atau Tenaga Kontrak yang punya riwayat perjalanan luar negeri dan daerah terjangkit COVID-19 menjalani karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari.

Menurutnya, penetapan pembagian jadwal piket melalui Surat Perintah Kepala SKPA yang diberlakukan mulai Senin (23-29/03/2020). Batas waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

“Khusus SKPA yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19, agar Kepala SKPA mengatur sistem kerja tersendiri,” katanya lagi.

SKPA dimaksud yang berfungsi memberikan pelayanan langsung, seperti, Dinas Kesehatan Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, Rumah Sakit Jiwa Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan SKPA lain yang dibutuhkan, agar Kepala SKPA mengatur sistem kerja. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed