oleh

Fungsi Pengawasan DPRK Aceh Jaya Mulai Dipertanyakan

banner 728x90

Calang-Mutu dan fungsi proyek pembangunan fisik di Aceh Jaya dinilai masih banyak yang mengecewakan masyarakat. Lemahnya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif dinilai sebagai salah satu penyebab.

Penegasan itu disampaikan Ketua LSM Kita Peduli Aceh Jaya, Abdo Rani, mengutip METROPOLIS.ID, Jumat (15/05/2020).

Menurutnya, sejumlah pihak di Kabupaten Aceh Jaya saat ini mulai mempertanyakan peran wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya. Bahkan, banyak pihak menilai peran pengawasan yang dimiliki oleh dewan sangat lemah.

Hal itu, kata dia, dibuktikan banyaknya persoalan yang saat ini mulai muncul di Kabupaten Aceh Jaya hingga mencoreng nama baik daerah.

“Anggota dewan merupakan hasil jagoan pilihan rakyat yang seharusnya setelah dilantik sudah mendapatkan pembekalan tentang apa fungsi dewan tersebut. Sudah sepatutnya peka terhadap berbagai persoalan di Aceh Jaya,” kata Abdo Rani.

Saat ini, berbagai persoalan muncul di Kabupaten Aceh Jaya dan telah menjadi rahasia umum, seperti proyek pembangunan yang terbengkalai dan persoalan lainnya.

Jika anggota dewan serius dalam menjalankan fungsi pengawasan, sambung Abdo Rani, seharusnya bukan hanya satu proyek saja yang diawasi. Tetapi secara menyeluruh, karena di Aceh Jaya banyak sekali pembangunan sia-sia dan tidak berfungsi.

“Jangan bangunan masjid, maupun jalan baru Ketapang dan salah satu ruang RSUDTU saja yang diawasi. Irigasi dan pompanisasi hampir di semua wilayah banyak yang tidak berfungsi,” ungkap Abdo.

“Selaku masyarakat yang telah menggunakan hak pilih untuk memilih dewan terhormat, kami terasa kecewa karena lemahnya pengawasan,” tambahnya.

Untuk itu, Ia meminta aggota dewan yang duduk di DPRK Aceh Jaya agar tidak mengecewakan masyarakat yang telah memilih mereka.

“Dewan jangan kecewakan rakyat, jangan main mata dan tutup telinga bila ada temuan. Sehingga masyarakat percaya terhadap wakil rakyat untuk menyuarakan isi hati rakyat,” katanya.

“Jika memang menemukan kasus yang memang sifatnya harus dibentuk pansus, kenapa tidak dilakukan. Karena ini semua demi kepentingan masyarakat serta akan mendapat apresiasi dari masyarakat ketika memang semua jagoan yang telah dipilih berpihak kepada rakyat,” tutup Abdo Rani. []

(Sumber | METROPOLIS.ID)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed