Jakarta – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar Beranda Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VIII di Le Meridien Hotel, Jakarta Pusat, Senin malam 6 Maret 2023.
Hadir pada kesempatan itu para perwakilan duta besar negara sahabat yang hadir, seperti Jepang, Malaysia, Singapura, UEA, Belanda, dan India.
Dalam kesempatan itu, mereka mendengarkan langsung pemaparan materi terkait dengan PKA, potensi ekspor produk atau komoditas dan potensi investasi lainnya di Aceh.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir Mawardi, yang mewakili Pj Gubernur Aceh mengatakan PKA tidak hanya perayaan budaya, tetapi juga simbol dari kebangkitan umat manusia yang telah bertahan dari semua krisis dunia.
PKA yang akan diselenggarakan pada 19-27 Agustus 2023 mendatang itu merupakan program khusus Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.
Semua program Aceh terhubung dengan visi besar nasional, sesuai dengan tema PKA-8 “Jalur Rempah Aceh”. “Jalur Rempah Aceh adalah bagian dari jalur rempah Indonesia yang menghubungkan dunia,” jelas Mawardi.
Provinsi lainnya yang berada di jalur rempah juga akan ikut bergabung dengan PKA-8. Selain itu, untuk pertama kalinya Aceh juga mengundang dunia melalui beberapa negara sahabat untuk ikut serta dalam PKA nanti.
Mawardi mengatakan, Pemerintah Aceh yakin PKA-8 bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen tahun ini. Pihaknya juga menargetkan 4 juta pengunjung pada PKA-8.
Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, setiap penampilan budaya pada PKA-8 bakal menunjukkan empat sektor teratas yaitu pertanian, pariwisata, pertambangan, dan industri pengolahan.
Empat sektor tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh, sehingga memberikan kontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi global.
“Kami berharap PKA-8 bisa menciptakan interkoneksi dan keterbukaan global di antara semua peserta, sebagai dua fitur penentu dunia modern yang telah memberikan manfaat besar bagi sebagian besar populasi global,” ucapnya saat membacakan teks pidato Pj Gubernur Aceh.
Sementara itu, Kadisbudpar Aceh Almuniza Kamal memaparkan, PKA merupakan event akbar empat tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Aceh. Event ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1958.
Awalnya, PKA diselenggarakan sebagai upaya mengembalikan kedamaian di Aceh yang saat itu sedang dilanda konflik yang serius. Alhasil, upaya tersebut mampu meredakan ketegangan dan secara bertahap memunculkan kedamaian.
“Dulunya, PKA diadakan secara acak pada situasi tertentu saja, namun setelah menyadari betapa pentingnya bagi pembangunan Aceh. Setelah tahun 2004 (pasca-tsunami), Pemerintah Aceh memutuskan untuk mengadakan acara ini secara rutin setiap empat tahun sekali,” ungkapnya.
“Sejak awal, PKA dipandang sebagai bukti konklusif kekuatan budaya yang melebihi perang atau kekerasan sehingga menjadi acara sakral bagi masyarakat Aceh,” kata Almuniza.
Pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk penyelenggaraan PKA-8 yang diisi oleh tenaga profesional dan kelompok terampil dari lintas generasi. Hal itu sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh.
Tujuan dibentuk tim ini untuk menampung lebih banyak program pada setiap sektor penting selain soal budaya dan pariwisata saja.
“Saya sudah menugaskan tim khusus PKA-8 untuk menjelaskan lebih detail hal-hal yang perlu diketahui tentang perhelatan akbar ini. Jangan ragu untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan,” katanya.
Ia berharap bisa menerapkan program yang lebih kolaboratif di masa depan dan memberi hadirin wawasan tentang arti sebenarnya PKA dari sudut pandang orang Aceh.
Sebagai informasi, sosialisasi PKA ini tidak hanya melibatkan tim Disbudpar Aceh saja, tapi turut serta pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.
Turut hadir dalam pertemuan ini, perwakilah dari Kemendagri RI, Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf RI, BPKS, PT Pema, dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Aceh.[]
