oleh

Kapan Cair Dana Desa Tahap III di Aceh Tamiang, Begini Penjelasan Kepala Dinas

Aceh Tamiang-Teka-teki pencairan dana desa tahap III di Kabupaten Aceh Tamiang, terjawab juga. Lantas, bagaimana penjelasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang? Berikut penjelasannya.

Sisa dana desa sebesar 20 persen yang merupakan tahap III akan dicairkan setelah dilakukan  review atau  pencocokan saldo atau silpa mata anggaran dari Tahun 2015-2019.

“Perintah Kementerian Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa harus direview atau rekonsiliasi dan lebih dikenal pencocokan terhahap dana desa lima tahun kebelakang teehadap Dana Desa,” sebut Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang, Mix Donal,, Rabu (30/09/2020).

Ia menjelaskan, pasal 52, sisa dana desa yang masih berada di rekening kas desa dan rekening kas umum daerah yang tidak dipergunakan atau dianggarkan kembali, maka atas sisa dana desa dimaksud disetor ke rekening kas umum negara paling lambat pada bulan Desember 2020 mendatang.

“Sisa dana desa sebagaimana dimaksud adalah sisa dana desa mulai tahun anggaran 2015-2018 pada RKD dan sisa dana desa mulai tahun anggaran 2015-2019 pada RKUD,” ujarnya.

Saat ini, kata Mix Donal, pihaknya sedang melakukan review kembali anggaran ADD tahun sebelumnya berkaitan silpa, karena selama ADD dikucurkan, pemerintah pusat belum pernah meminta pertanggung jawaban dana tersebut sehingga mereka ingin mengetahui silva dari tahun sebelumnya.

“Jika ada silva maka ADD akan dilakukan pengurangan, kondisi ini yang harus kita jelaskan kepada pemerintah pusat bahwa silpa tahun sebelumnya sudah di anggarkan pada ADD tahun berikutnya dan sudah realisasikan penggunaanya,” jelas Mix Donal.

Untuk itu semua, silpa tersebut diunput kembali dalam sistem aplikasi online monitoring sistem pembendaharaan anggaran negara dengan kondisi nol.

“Jika tidak kita lakukan pelaporan, ADD yang sudah digunakan di kampung jadi masalah, apalagi jika dilakukan pemotongan langsung karena ada silpa di kas kampung atau kas pemerintah, sementara desa sudah realisasikan untuk pembangunannya di kampung,” jelasnya.

Menurutnya, saat awal dana desa ini dicairkan pemerintah pusat, targetnya mengucurkan dana desa dulu, yang penting habis anggarannya dengan “mengabaikan” aturan pelaporan namun sekarang baru dilakukan pencocokan, untuk itu harus kita laporkan jangan sampai jadi masalah dikemudian hari.

“Untuk melakukan audit dan evaluasi, kita menggandeng pihak Inspektorat Aceh Tamiang. Alhamdulillah review Silpa Dana Desa yang dilakukan Inspektorat telah selesai semuanya namun proses penginputan hasil review tersebut ke aplikasi OM-SPAN baru selesai dilaksanakan 130 kampung,” ungkapnya.

Dia mengatakan setelah selesai rekonsiliasi ini, pihaknya akan laporkan langsung ke Pemerintah Pusat untuk pencairan 20 persen tahap tiga. “Target kita dalam minggu ini akan selesai semua. Untuk itu Pemerintah Kampung harus bersabar,” tuturnya.

Terkait harmonisasi Perbup Bupati Aceh Tamiang tentang pencairan dana desa tahap ketiga tidak ada masalah. “Sejauh ini terkait harmonisasi Perbup Aceh Tamiang tentang pencairan dana desa belum ada kendala,” sebut Mix Donal. []

(Editor    | Redaksi)

(Laporan | Erwan)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed