oleh

Kasus Novel Baswedan, Buku Merah, dan Beban Kapolri Baru

Jakarta-Lebih dari dua tahun, pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum menemukan titik terang.

Sejak saat itu, dia menjalani serangkaian pengobatan untuk penyembuhan matanya. Novel harus beberapa kali bepergian dari Indonesia ke Singapura untuk menjalani pengobatan.

Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai melaksanakan shalat subuh di masjid dekat kediamannya pada 11 April 2017. Saat sedang berjalan, Novel tiba-tiba disiram oleh dua pria yang tak dikenal. Cairan tersebut mengenai wajah Novel.

Kasus ini jadi perhatian publik. Pasalnya, saat itu Novel tengah menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar. Salah satu perkara yang ia tangani kala itu adalan dugaan korupsi proyek e-KTP.

Selain itu, Novel saat itu juga terlibat persoalan internal KPK. Ia tengah mewakili Wadah Pegawai KPK yang menolak rencana agar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) diangkat langsung dari unsur kepolisian yang belum pernah bertugas di KPK.

Tim khusus

Setelah kasus tersebut mencuat, Polri segera membentuk tim berisi ratusan personel mulai dari polres, polda, hingga dibantu Mabes Polri.

Polisi bahkan meminta bantuan dari Australia Federal Police (AFP) guna mempelajari gambar rekaman CCTV.

Jalan panjang kasus penyiraman yang menimpa Novel mulai mendekati titik terang saat Kapolri kala itu, Tito Karnavian, merilis sketsa wajah terduga pelaku. Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan seorang saksi kunci yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Polisi juga sudah mengerucutkan terduga pelaku pada dua orang. Dugaan tersebut timbul setelah aparat memeriksa 66 orang saksi.
Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya diduga terlibat penyiraman terhadap Novel. Namun hasilnya nihil.
Kepolisian kemudian membentuk Tim Gabungan Pencari FAkta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras. Bukan itu saja, tim ini juga bertugas untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Tim  yang terdiri dari 65 orang itu berasal dari berbagai unsur di antaranya pakar, internal KPK, dan kepolisian.

Tim gabungan bergerak ke sejumlah lokasi. Mulai dari Malang, Bekasi, hingga Ambon. Mereka memeriksa alibi orang-orang yang diduga terlibat.

Tetapi perjalanan tim dengan masa kerja 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019 itu belum memberkan hasil yang signifikan.

Buku merah
Hingga akhir jabatannya, TGPF hanya memberikan beberapa rekomendasi dan mengungkap ada enam kasus yang diduga terkait dengan penyerangan Novel.
Keenam kasus tersebut antara lain kasus korupsi e-KTP, kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar, dan kasus mantan Sekjen MA Nurhadi.
Kemudian kasus mantan Bupati Buol Amran Batalipu, kasus korupsi wisma atlet, serta kasus sarang burung walet.
Tak hanya itu, ada pula kasus yang diduga terlupa seperti suap impor daging dengan tersangka Basuki Hariman.

Kasus yang dikenal sebagai ” buku merah” ini memuat daftar penerima suap dari Basuki Hariman. Daftar yang sensitif itu diduga dirusak.

Rekomendasi dari tim gabungan tersebut lalu ditindaklanjuti oleh Polri dengan membentuk tim teknis dengan masa tugas selama tiga bulan mulai tanggal 1 Agustsu 2019 hingga 31 Oktober 2019.

Tim dengan jumlah anggota sebanyak 120 orang itu terbagi atas penyelidik,penyidik, interogator, surveillance, siber inafis, laboratorium forensik, serta analisis dan evaluasi.

Sikap Jokowi

Tenggat waktu yang diberikan Presiden Jokowi selama 3 bulan hingga 19 Oktober 2019 tak terpenuhi.

Kala itu, jabatan Kapolri masih diemban Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Namun, kasus belum juga terungkap hingga tenggat waktu tersebut.
Tak lama kemudian, Jokowi mengumumkan bahwa Tito telah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri dan dilantik pada Rabu (23/10/2019) pagi.
Beberapa hari setelahnya, Polri mengklaim tim teknis kasus Novel masih bekerja.
“Saat ini terkait dengan penanganan kasus NB ( Novel Baswedan), kami dari tim teknis masih bekerja terus, bahkan bekerja keras untuk bisa mengungkap perkara ini. Mohon doanya saja,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).
Pekerjaan rumah yang ditinggalkan Tito kini menjadi beban Kapolri yang baru, Jenderal (Pol) Idham Azis. Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu pengungkapan kasus sampai awal Desember 2019.
Hal itu disampaikan Jokowi usai melantik Idham sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
“Saya sudah sampaikan ke Kapolri baru, saya beri waktu sampai awal Desember,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore.
Mungkinkah kasus Novel Baswedan terungkap di bawah Idham Azis? Mari jaga harapan dan terus mengingatkan…

(Sumber | KOMPAS.COM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed