oleh

Ketua BPD HIPMI Aceh Diancam Mosi Tak Percaya

Sembilan dari empat belas Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI di Aceh, yang mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Ketua BPD HIPMI Aceh, M.Furqan Firmandez.
Sembilan dari empat belas Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI di Aceh, yang mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD HIPMI Aceh.

Banda Aceh-Sebanyak sembilan dari empat belas Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI di Aceh, dilaporkan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Ketua BPD HIPMI Aceh, M.Furqan Firmandez.

Kesembilan Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI yang melancarkan mosi tak percaya itu masing-masing Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya.Tembusan mosi tak percaya tersebut juga ditujukan kepada BPP HIPMI di Jakarta.

Mereka menilai Ketua BPD HIPMI Aceh tidak mampu membawa kebaikan bagi lembaga, dimana keberadaan organisasi pengusaha muda Indonesia dinilai tidak berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan organisasi HIPMI.

“Maka melalui surat pernyataan kami menyampaikan sikap mosi tak percaya terhadap ketua BPD HIPMI Aceh,” tulis sembilan BPC HIPMI ini dalam siaran pers yang diterima media ini, Senin, 22 Januari 2018, di Banda Aceh.

Adapun mosi tak percaya itu dilayangkan yaitu lantaran BPD HIPMI Aceh tidak melakukan konsolidasi/pembinaan dengan BPC selama periode kepengurusan Furqan.

Salinan Mosi Tak Percaya yang turut ditandatangani oleh Sembilan BPC HIPMI.
Salinan Mosi Tak Percaya yang turut ditandatangani oleh Sembilan BPC HIPMI.

“Selama kepengurusan juga tidak membentuk BPC baru dan hanya melakukan pembentukan saat akan melaksanakan Musda yang dinilai sarat kepentingan,” tulisnya.

Bukan hanya itu, BPC yang telah melaksanakan Muscab tidak diberikan SK oleh BPD atau di persulit dengan berbagai alasan dan pengurusan KTA usulan BPC melalui BPD amburadul bahkan ada yang kehilangan berkas, sehingga BPC harus mengusulnya kembali ke BPP.

“Kami (sembilan) BPC HIPMI menolak hasil rapat BPH BPD Hipmi Aceh pada 6 Januari 2017 lalu tentang jadwal musda dan verifikasi calon ketua umum dan menyatakan bahwa BPD HIPMI Aceh tidak netral dalam persiapan musda XIII BPD HIPMI Aceh, dengan membangun opini publik melalui media tentang bakal calon ketua tanpa koordinasi dan mendahului hasil asitensi dengan BPP HIPMI sehingga menimbulkan keresahan dalam keluarga besar HIPMI Aceh”.

Menurut mereka, BPD HIPMI Aceh mengeluarkan mandat atas nama Rizky Syahputra untuk mengikuti diklatnas, namun pada saat asistensi dengan BPP telah menganulir bahwa Rizky Syahputra tidak mengikuti diklatda.

“Dalam hal ini kami menilai BPD HIPMI Aceh lalai dalam administrasi organisasi,” ujarnya.

Pada Saat Asistensi pertama dengan BPP HIPMI pada 27 November 2017 lalu, SC dan OC BPD HIPMI menyerahkan berkas Dua Balontum BPD HIPMI Aceh dan sudah dinyatakan lengkap, namun pada asistensi selanjutnya panitia musda HIPMI ACEH menyatakan Rizky Syahputra gugur menjadi bakal calon pada rapat BPH di Banda Aceh.

“Menurut kami BPD HIPMI Aceh tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan dan semestinya keputusan tentang bakal calon ketua BPD setelah final tahapan proses asistensi dengan BPP HIPMI, bukan mendahului asistensi dengan BPP HIPMI,” katanya.

Dikatakan, saat rapat BPH, BPD HIPMI Aceh pra musda mengambil kebijakan-kebijakan organisasi yang menurut amatan pihaknya ada keganjilan.

Begitu juga dengan konferensi Pers yang dilakukan oleh BPD HIPMI Aceh bersama SC dan OC musda.Menurutnya jika dilihat kronologis tersebut, BPD HIPMI Aceh tidak netral dan manipulatif.

Itu sebabnya mereka menilai perlu mempertanyakan kepada BPD HIPMI Aceh kesungguhannya menjalankan organisasi sesuai AD/ART dan PO HIPMI.

Pihaknya menyangkan pemberian SP 1 kepada BPC HIPMI Pidie dan Pidie Jaya terkait konfirmasi dari BPP mengenai diklatda III BPD HIPMI Aceh, dan dinilai hal ini merupakan upaya menutupi informasi atau fakta terkait persoalan dalam tubuh BPD HIPMI Aceh.

“Maka kami (Sembilan) BPC HIPMI di Aceh memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah organisasi dengan melakukan mosi tak percaya terhadap BPD HIPMI Aceh di Bawah kepemimpinanM.Furqan Firmandez dengan segera melakukan musdalub/karateker terhadap BPD HIPMI Aceh,” saran sembilan BPC HIPMI ini.

Atas dasar tersebut, pihaknya meminta BPP untuk menunjuk karateker BPD HIPMI Aceh, untuk persiapan pelaksanaan musda XIII BPD HIPMI Aceh dengan harapan dapat melakukan verifikasi yang objektif dengan BPP HIPMI

“Sehingga perhelatan musda XIII HIPMI Aceh dapat berjalan dengan baik dan kondusif serta kedepan akan membawa BPD HIPMI Aceh Kearah yang lebih baik pula,” tutupnya.

Terkait mosi tak percaya yang dilayangkan sembilan Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI, PENAPOST.COM, belum berhasil memperoleh konfirmasi lebih lanjut dari Ketua BPD HIPMI Aceh, M.Furqan Firmandez.[] 

Reporter | Hendra S

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed