oleh

KPK Lirik Mutasi Pejabat, Pengadaan Barang dan Jasa Hingga Pengesahan APBD

Banda Aceh-Semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi terus dikumandangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu sejalan dengan enam tugas yang diamanatkan kepada anti rasuah itu.

Sebagaimana diketahui KPK mempunyai tugas, yaitu melakukan Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Berikutnya, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Talk Show dengan “Tema Pemberantasan Korupsi Terintegrasi” di Studio TVRI Aceh, (25/3/2021).

Selanjutnya, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari enam tugas tersebut, empat poin mengamanatkan upaya-upaya pencegahan dan dua poin merupakan perintah penindakan.

Ketua KPK Firli Bahuri,dalam bincang-bincang di salah satu stasiun televisi nasional, di Provinsi Aceh, Kamis (25/03/2021) sore, menegaskan bahwa berbagai koordinasi dan kunjungan ke daerah yang dilakukan oleh KPK adalah bagian dari upaya pencegahan.

Bincang-bincang tersebut dihadiri Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN RI Provinsi Aceh, Agustyarsyah.

“Dari enam tugas KPK, empat di antaranya adalah upaya pencegahan dan dua lainnya adalah upaya pencegahan. Untuk itu, upaya sosialisasi terus kita gencarkan agar seluruh aktivitas pelayanan publik berjalan baik tanpa memberi celah sedikitpun untuk korupsi,” ujar Firli tegas.

Firli menambahkan, selama ini lembaga yang ia pimpin fokus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membenahi wilayah yang rentan korupsi, di antaranya mutasi pejabat, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengesahan APBD, pengesahan laporan.

“Sebagai contoh, untuk mencegah upaya korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa. KPK selama ini mendorong agar pengadaan barang dan jasa itu dilakukan dengan sistem elektronik. Korupsi itu terjadi karena keserakahan, kekuasaan, kesempatan, hukuman yang rendah dan sistem yang buruk. Makanya kami mendorong kepala daerah melakukan pembenahan sistem,” kata Firli.

Ia juga menegaskan, bahwa orang yang melakukan korupsi juga disebabkan oleh rendahnya integritas. Oleh karena itu, dalam setiap kunjungannya ke daerah, dirinya selalu mengingatkan para kepala daerah agar tidak mengkhianati amanah rakyat.

“Korupsi hadir karena adanya kekuasaan dan kesempatan serta kurangnya integritas. selaku anak bangsa, kita harus memiliki komitmen terkait pemberantasan korupsi,” katanya lagi. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed