oleh

KPK Ungkap 10 Daerah yang Paling Banyak Terjadi Korupsi

Sejak berdiri sejak tahun 2002, KPK sudah menangani sejumlah kasus korupsi. Kasus itu tersebar di sejumlah wilayah.

Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan wilayah mana saja yang terdapat kasus korupsi terbanyak sepanjang 2004-2019.

Hal itu diungkapkan Firli dalam Diskusi Interaktif dengan Gubernur Se-Indonesia: Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disiarkan kanal YouTube KPK, Rabu (24/6).

“Supaya kita bisa lihat daerah-daerah mana saja yang sering rentan terjadi korupsi,” kata Firli.

Ketua KPK Firli Bahuri saat penandatangan kontrak kerja pejabat eselon I dan II di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Berdasarkan data yang ditampilkan, kasus korupsi paling sering terjadi di Pemerintah Pusat. Lalu disusul korupsi di daerah. Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling tinggi.

Berikut data yang ditampilkan oleh Firli:

Pemerintah Pusat (359 kasus)

Jawa Barat (101 kasus)

Jawa Timur (85 kasus)

Sumatera Utara (64 kasus)

DKI Jakarta (61 kasus)

Riau dan Kepulauan Riau (51 kasus)

Jawa Tengah (49 kasus)

Lampung (30 kasus)

Banten (24 kasus)

Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua (22 kasus)

Selain itu, Firli juga membeberkan soal sebaran kasus berdasarkan pelaku yang dijerat oleh KPK. Total sudah ada 1.152 orang yang dijerat KPK. Paling banyak berasal dari pihak swasta dan disusul dari pihak legislatif.

“Ini kira-kira jabatan yang sudah pernah ditangani KPK, tidak kurang 1.152. Gubernur sudah 21, jangan ditambah lagi,” kata Firli.

“Mohon maaf kami tidak bangga menangkap gubernur dan bupati itu kita sedih. Tapi kalau melakukan korupsi, pasti kami akan lakukan tindakan tegas, apalagi dalam situasi pandemi,” sambung dia.

Berikut rincian kasus yang ditangani KPK berdasarkan pelaku selama kurun 2004-2019:

Anggota legislatif (DPRD dan DPR): 257 orang

Kepala Lembaga/Kementerian: 28 orang

Duta Besar: 4 orang

Komisioner: 7 orang

Gubernur: 21 orang

Wali Kota/Bupati dan wakil: 119 orang

Eselon I, II, III, dan IV: 225 orang

Hakim: 22 orang

Jaksa: 10 orang

Polisi; 2 orang

Pengacara: 12 orang

Swasta: 297 orang

Lain-lain: 142 orang

Korporasi: 6 orang

(Sumber | KUMPARAN.COM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed