Banda Aceh – Sebagai negara demokrasi, kritikan dinilai menjadi salah satu fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan dan kondisi pemerintahan.
Karena itu, kritikan harusnya menjadi pendorong bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, agar lebih baik dan menguntungkan rakyat.
Seperti disampaikan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Aceh, Ridwan Hadi, saat wawancara dengan Wartawan PENAPOST.ID, Minggu 5 Februari 2023.
Ridwan Hadi yang juga mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, menuturkan, salah satu pihak paling bertanggung jawab mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah yaitu partai politik.
Ia menjelaskan, partai politik itu harus terlibat aktif dan menjadi mitra pemerintah dengan cara mengkritisi kerja-kerja pemerintahan, sehingga pemimpin bisa menyelenggarakan pemerintah dengan baik dan benar.
“Saya pikir itu (kritik) bukan hal yang tidak boleh, karena itu, kritikan semestinya ditanggapi dengan positif,” kata Ridwan Hadi saat dimintai tanggapannya terkait kritik yang disampaikan Kedua DPD Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah alias Dek Fad terhadap kinerja Pemerintahan Aceh.
Ridwan Hadi mengatakan, kritik yang disampaikan Ketua DPD Gerindra Aceh sudah benar menurut partai politik itu dan kritika tersebut dinilai tepat.
“Pak Gubernur harus menganggap itu sebagai sebuah masukan yang kemudian harus ditindak lanjuti oleh Gubernur agar kinerjanya meningkat. (Penyelenggara pemerintahan) perlu kritikan, dan masukan,” ujarnya saat ditemui di salah satu cafe kawasan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Minggu pagi.
Lantas, apa yang harus dilakukan oleh gubernur ketika ada kritikan seperti itu? Menurutnya, cara paling tepat yaitu harus membangun kerjasama kembali dan membicarakan bagaimana jalan keluar terhadap kritik yang sudah dilakukan.
Pj Gubernur Aceh diharapkan bijak menanggapi kritikan masyarakat apalagi kritik dari partai politik. “Demi masa depan Aceh yang lebih baik, demi untuk keberlangsungan proses demokrasi di Serambi Mekkah ini,” katanya.
Ridwan Hadi juga menilai, pemerintahan ini ada partai poltik yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam membangun demokrasi, kondisi ekonomi dan sebagainya.
“Maka saya kira penting bagi Gubernur untuk memberikan tanggapan positif terhadap hal (kritikan) ini. Bukan malah membalas kritik itu dengan sebuah pernyataan yang justru merusak hubungan tadi,” harapnya.
Ia juga menjelaskan, terkait benar atau tidak kritik itu bukan masalah yang bisa selesai dengan cepat, butuh proses. “Tapi intinya apa yang dilakukan Ketua Gerindra Aceh itu bagian dari kontrol partai politik terhadap kinerja pemerintah,” imbuhnya.
Mantan penyelenggara pemilu di Aceh itu menuturkan, butuh sinergitas pemerintah dengan partai politik bersama-sama membangun proses demokrasi, proses politik, ekonomi dan sebagainya.
“Jadi tidak salah ketika partai politik memberikan saran dan masukan terhadap kinerja pemerintah, sudah baik,” tambahnya.
Selain itu, Ridwan Hadi juga menyarankan Pemerintah Aceh memiliki juru bicara (jubir) yang ideal, yang bisa membawa ketentraman dan kedamaian dalam setiap pernyataannya, tidak boleh terbawa perasaan apalagi sampai berlawanan dengan pengkritik kebijakan pemerintah.
“Nuansa yang harusnya dibangun itu bagaimana ini bisa kembali mempererat kerjasama, agar kritik ini menjadi masukan dan kemudian memperbaiki untuk kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya. []
