oleh

LPDB Telah Salurkan Dana Sebesar Rp.21,6 Miliar di Aceh

Banda Aceh-Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mencatat, terhitung sejak 2008 hingga 2017 lalu, lembaga tersebut telah menyalurkan dana sebesar Rp.21,6 Miliar di provinsi Aceh.

“Pada tahun 2017 lalu, LPDB telah mengalokasikan anggaran dana bergulir sebesar Rp.40,35 miliar untuk KUMKM di Aceh, namun realiasinya belum ada,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, Rabu, 30 Mei 2018, pada Sosialisasi dan Bimtek Program Inklusif Lembaga Pengelola Dana Bergulir- Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah   (LPDB-KUMKM) di, Banda Aceh.

Karena itu pihaknya berharap kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan itu menjadi perhatian khusus bagi dinas yang membidangi koperasi dan UKM di Aceh.

“Hal ini untuk meningkatkan peran dalam merekomendasikan KUKM potensial diwilayah binaannya,” kata Braman

Ia menjelaskan, manfaat dari pengalokasian dana bergulir LPDB-KUMKM yaitu, berkembangnya koperasi dan UMKM sehingga memberukan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, ketatnya persaingan telah membuat sejumlah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) gagal dalam pengelolaan atau manajemen usaha sehingga menurunya produktivitas dan membuat KUMKM rugi atau bahkan bangkrut.Untuk mencegahnya, langkah pembinaan dan dukungan bagi KUMKM harus terus ditingkatkan.

“Langkah ini perlu menjadi perhatian kita, sebab usaha Koperasi dan UKM ini memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan denyut nadi ekonomi bangsa kita,” kata Wagub Nova.

Secara total kata Nova, sektor Koperasi dan UKM berkontribusi 55,56 persen untuk PDRB nasional. Khusus untuk Aceh, sektor ini menjadi pemegang kendali ekonomi rakyat dengan daya serap tenaga kerja mencapai 85 persen.
Di Aceh terdapat sekitar 3.600 Koperasi aktif dan lebih dari 90 ribu unit UMKM.

“Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya pengaruh KUMKM bagi kesejahteraan masyarakat di Aceh,  wajar jika perhatian kita untuk pengembangan sektor KUMKM ini perlu ditingkatkan demi suksesnya pembangunan Aceh,” ujar Nova.

Menurutnya, salah satu kendala yang kerap dialami oleh sektor KUMKM di Aceh adalah masalah permodalan atau akses pembiayaan, karena tidak banyak lembaga keuangan tertarik melirik sektor tersebut.

Di tengah kesulitan permodalan itu lanjut Nova, kehadiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dibentuk Pemerintah pada tahun 2006 sebenarnya sangat diharapkan dapat membantu pengembangan usaha KUMKM di Aceh.

Di bawah kepemimpinan manajemen yang baru kata Nova, LPDB berupaya menjadikan LPDB lebih inklusif dengan memperkuat kemitraan dengan dinas-dinas terkait, sehingga penyaluran dana bergulir tersebut dapat disalurkan ke daerah.

“Pemerintah Aceh tentu saja menyambut dengan antusias kehadiran LPDB yang inklusif ini. Dinas Koperasi dan UKM yang ada seluruh Aceh pasti siap bekerjasama dengan LPDB-KUMKM dalam menjalankan program tersebut,” ujar Nova seraya berharap kehadiran program LPDB ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.

Nova menyampaikan, untuk menjalankan program LPDB-KUMKM di Aceh , terdapat beberapa mekanisme dan aturan main yang harus dipahami.Kegiatan Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis dilakukan untuk memahami program Inklusif LPDB-KUMKM tersebut agar siap dijalankan di Aceh.[]

(Editor | M. Zairin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed