oleh

LPLA Sebut Pemenang Tender Paket Jembatan Tak Memenuhi Syarat

banner 728x90

Banda Aceh-Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), menyorot penetapan pemenang pembangunan jembatan Kilangan, Aceh Singkil, senilai Rp. 47,99 Miliar yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Dalam keteragan pers, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar dan Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni, menyebutkan bahwa penunjukan PT.SCY sebagai pemenang lelang paket tersebut ternyata tidak mencukupi Sisa Kemampuan Keuangan (SKN). Dimana SKN perusahaan itu hanya berjumlah Rp.42.458.270.100.

“Perusahaan pemenang tender itu sudah jelas tidak mencukupi syarat pemenang tender, tapi Pokja Pemilihan ULP Aceh tetap saja memaksakan kehendaknya memenagkan paket tersebut,” ujar Nasruddin Bahar, Jum’at, 20 September 2019.

Informasi Lelang

Menurutnya, berdasarkan dokumen pemilihan pada instruksi kepada peserta lelang IKP BAB III huruf b Angka 9 d, apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi syarat dan dinyatakan GUGUR.

“PT. SCY tidak mengisi pekerjaan yang sedang dikerjakan yaitu paket pengaman pantai Labuhan Haji, Aceh Selatan nilai penawaran Rp.10.287.314.212,41,” jelas Nasruddin.

Seharusnya, kata Nasruddin, Pokja langsung menggugurkan ketika evaluasi penawaran karena SKN PT.SCY sudah jelas jelas tidak mencukupi walaupun belum dikurangi dengan pekerjaaan yang sedang dilaksanakan.

Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni

“Kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan (PUPR) Aceh diminta segera memberikan sanksi kepada PT.SCY yang sudah jelas jelas tidak memberikan informasi yang benar sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditanda tangani bersama ketika mengajukan penawaran,” tegas sekretaris LPLA, Delky Nofrizal Qutni menambahkan.

Pihaknya berharap, Plt Kepala ULP Aceh untuk segera melakukan suvervisi kepada Pokja Pokja yang bekerja melanggar sumpah jabatannya, kepada mereka diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mencabut haknya menjadi Panitia Tender sekaligus pencabutan Sertifikat PBJP yang dimilikinya.

“Dalam penilaian LPLA hampir 30% paket paket non kecil dimenangkan oleh Perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Isu yang berkembang adanya pengaturan lelang bukan isapan jempol belaka,” ujar Delky.

LPLA juga berharap ke depannya tidak terjadi lagi penzaliman terhadap rekanan yang betul betul serius tapi karena tidak punya “beking” akhirnya dikalahkan.

“Kepada Aparat penegak hukum kami juga berharap betul menegakkan aturan sehingga isu miring yang sudah terlanjur berkembang dimana paket paket besar sudah ada “pemiliknya”, tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, media ini belum berhasil memperoleh informasi dari ULP Aceh maupun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan (PUPR) Aceh, terkait prihal yang dipersoalkan oleh Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA). []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed