oleh

LPLA vs Pemko Banda Aceh, Siapa Benar?

Banda Aceh-Lelang pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar (SD) Negeri 44 Banda Aceh, kini mulai di persoalkan, setelah gagal ke empat kalinya. Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) beda pendapat dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh. Kebenaran ditangan Siapa?

Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), menuding Pokja Pemilihan II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh, bekerja akal-akalan dan tidak profesional.

Aneh, mungkin itulah dilema yang dinilai LPLA. Lembaga ini menyatakan belum pernah ada dalam sejarah tender di tanah air. Pokja Pemilihan membatalkan lelang sampai empat kali dan baru kali ini kejadian tersebut terjadi di Kota Gemilang.

Lain lagi Pemerintah Kota Banda Aceh. Usai diwartakan berbagai media pers, Kabag Humas Setdako Banda Aceh, Taufiq Alamsyah, mengkalrifikasi tudingan tersebut yang bahwa tender paket SDN 44 Banda Aceh sudah sesuai prosedur.

Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar.

Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar, dalam keterangan Pers, Jum’at, 13 September 2019, menyatakan bahwa Pokja pemilihan sudah main-main, mereka tidak takut lagi pada hukum. Bukan hanya itu, lembaga tersebut juga menilai Pokja beranggapan penegak hukum bisa “dibeli”.

“Berdasarkan kajian LPLA, modus Pokja menggagalkan lelang, karena perusahaan yang diunggulkan tidak memenuhi syarat yaitu selalu kalah bersaing dari harga penawaran dengan perusahaan lain yang benar-benar serius ikut lelang,” ungkapnya.

LPLA juga mencurigai atas keberpihakan Pokja terkait hal ini yang terkesan mengada-ngada. Alasannya, pekerjaan membuat ruang kelas baru diminta sama dengan membangun gedung bertingkat.

“Sangat tidak masuk akal mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk membangun ruangan kelas mesti tendernya diulang ulang sampai empat kali dan masih juga gagal,” katanya.

LPLA meminta serius memantau kinerja Pokja pemilihan bukan pura-pura tidak tahu, diluar berkembang isu paket yang ditenderkan Pemko Banda Aceh ini sudah diatur siapa pemenangnya.

“Isu tersebut ada benarnya, buktinya sudah empat kali gagal tender karena yang dijagokan kalah bersaing. LPLA menemukan puluhan paket pengadaan yang menyalahi prosedur yaitu Perlem LKPP nomor 9 Tahun 2018,” pungkasnya.

Persyaratan lelang paket pengadaan diminta pengalaman 1 tahun terakhir, namun, kata dia Pokja mempersyaratkan pengalaman 3 tahun terakhir, banyak lagi persyaratan diskriminatif yang seharusnya tidak perlu dipersyaratkan.

“APIP tidak pro aktif dan kami nilai tidak paham dengan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LPLA pernah melayangkan surat ke APIP tapi tidak pernah mendapat tanggapan serius,” tuturnya.

Menurutnya, dalam kasus tender pembangunan Ruang Kelas SD 44 ini sudah sepatutnya PA/KPA Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh mengambil langkah-langkah yang bijaksana sesuai aturan.

“Apalagi persoalan pendidikan merupakan prioritas Wali Kota berdasarkan visi dan misinya. Jika dilakukan cepat waktu dirasakan masih cukup, maka PA harus menunjuk langsung perusahaan mana yang diberikan pekerjaan tanpa dilakukan lagi tender ulang”.

“Pertanyaan besarnya kepada siapa pekerjaan tersebut diberikan, sedangkan peserta tender sudah mengeluarkan banyak biaya selama ini,” pungkasnya menambahkan.

Klarifikasi
Kabag Humas Setdako Banda Aceh Taufiq Alamsyah mengklarifikasi pemberitaan di sejumlah media online yang menyebutkan proses tender paket dimaksud sarat ‘permainan’.

Ia menilai Pokja Pemilihan Disdikbud Banda Aceh telah bekerja secara profesional dan sesuai prosedur dalam paket tender Sekolah Dasar Negeri 44 Banda Aceh ini.

“Bagian Pelayanan Barang dan Jasa kita independen dan tak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Ada standar, mekanisme, dan aturan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,” katanya.

Informasi yang ia dapatkan dari Kepala Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Setdako Banda Aceh Iqbal Rokan, proyek di SD 44 memang telah dilakukan proses lelang sebanyak empat kali, “dan keempat-empatnya gagal karena sejumlah alasan teknis,” ungkapnya.

Tender pertama gagal dikarenakan tidak ada penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi, dan yang memasukkan penawaran pun hanya satu perusahaan. “Hal ini mengacu pada Perlem LKPP-RI Nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam hal peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari tiga peserta, maka pra kualifikasi dinyatakan gagal.”

Sementara kali kedua, lelang juga gagal karena empat perusahaan yang masuk tidak ada yang lulus evaluasi teknis. “Lalu lelang ketiga juga gagal karena dari tiga perusahaan yang masuk juga tidak ada yang lulus evaluasi teknis,” ungkapnya di balai kota, Jumat (13/9/2019).

“Terakhir, kali keempat lelang juga gagal dikarenakan dari delapan perusahaan yang ikut serta lagi-lagi tidak ada yang lulus evaluasi teknis, dan ditambah lagi ada kesalahan metode penelitian,” ungkap Taufiq.

Lelang yang dilakukan hingga empat kali tersebut, jelasnya, dikarenakan masih cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi ulang sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 10 poin b dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Terkait keterlambatan pengumuman, hal tersebut dikarenakan terjadi gangguan pada sistem LKPP sehingga tidak bisa diakses. “Jadi bukan kita sengaja atau dibuat-buat,” ungkapnya lagi.

Ia menambahkan, proses selanjutnya terkait paket SD 44 tersebut, Pokja telah mengembalikan dokumen lelang ke Disdikbud. “Masih berpedoman pada Perpres yang sama, apabila tender/seleksi gagal, maka Pokja pemilihan dapat melakukan penujukan langsung dengan persetujuan PA/KPA dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda atau tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi ulang.”

Masih menurut Taufiq, Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Banda Aceh saat ini telah menggunakan LPSE versi 4.3, yang juga telah disesuaikan dengan Perpres terbaru Nomor 16 tahun 2018. “Poin pentingnya, setiap pelelangan dilakukan by sistem, sehingga kita sebagai Pokja hanya bertindak sebagai operator,” demikian Taufiq Alamsyah. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed