oleh

Menang Lelang, Tapi Masuk Daftar Hitam, Alamak!

banner 728x90

Banda Aceh-Salah satu perusahaan bernama PT. Joglo Multi Ayu hampir berhasil menggarap lelang proyek Pembangunan Gedung Olahraga yang berada dibawah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Simeulue.

Hal ini setelah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Simeulue, mengumumkan pemenang proyek pembangunan gedung olahraga di daerah tersebut senilai Rp.13.750.000.000. Dari penawaran yang dimasukkan, perusahaan tersebut menawarkan Rp.13.690.000.000.

Sayangnya, PT. Joglo Multi Ayu masuk Daftar Hitam LKPP yang diunggah melalui aplikasi Daftar Hitam pada 18 juli 2019 yang SK penetapannya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pasaman Barat Sumatera Barat dan SK Penetapan Balck List dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pasaman Barat.

Kabar tak sedap itu diketahui media ini setelah Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), Nasruddin Bahar, melayangkan Siaran Pers pada Sabtu, 20 Juli 2019.

Tangkap Layar INAPROC.ID

Ia berpendapat bahwa sesuai Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa diatur tentang larangan perusahaan yang masuk daftar hitam dan tidak dibenarkan melakanakan pekerjaan.

Jika dalam perjalanan kontrak diketahui perusahaan yang menang tender termasuk dalam daftar hitam, maka pihak Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera mengambil langkah-langkah hukum dengan cara membatalkan kontrak.

“Negara tidak diperbolehkan mengikat kontrak kerja dengan perusahaan yang sudah di black list sesuai dengan Perlem LKPP nomor 17/2018 pasal 3 huruf (g),” ujar Nasruddin Bahar, mengutip Perpres 16/2018 tersebut.

Itu sebabnya, ia meminta kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Simeulue untuk segera membatalkan pemenang pekerjaan tersebut dan segera mengambil langkah hukum dengan cara membatalkan kontrak.

“LPLA pernah menyurati Rumah Sakit Umum Zainal Abidin tahun Anggaran 2017 meminta kontrak dengan PT.Araz Mulya Mandiri dibatalkan kontraknya pada paket Pembangunan Gedung oncology, karena perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam sama kasusnya dengan paket tersebut diatas, atas rekomendasi TP4D Kejaksaan Tinggi Aceh pada waktu itu,” katanya.

Pada tahun 2018 lalu, tambah Nasruddin Bahar, kembali diputuskan kontrak dengan PT.Boriandy Putra dengan kasus yang sama yaitu PT.Boriandy Putra masuk daftar hitam LKPP.

“Dari beberpa kasus daftar hitam yang lolos memenagkan tender, seharusnya Pokja Pro aktif melihat Track Record atau jejak rekam perusahaan yang akan dimenangkan. Kami sangat kecewa dengan sikap Pokja yang kami nilai tidak profesional,” tambahnya. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed