Mendagri Ancam Pecat Pj Kepala Daerah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan teguran keras kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi.

Teguran itu sampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito menegaskan, jika ada Pj Kepala Daerah yang daerahnya mengalami inflasi di atas nasional sampai tiga kali berturut-turut, maka dipastikan bakal dipecat.

“Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” tegas Tito lewat keterangan tertulis, Selasa 24 Januari 2023.

Menurut Mendagri, jika mampu mengendalikan inflasi, menggambarkan kualitas kepemimpinan Pj kepala daerah tersebut mampu, karena tidak mudah mengendalikan inflasi daerah.

Kata Tito, Pj kepala daerah harus memeriksa langsung ke lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.

“Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj, ini sudah ada 101 Pj, tahun ini ada 170, Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” jelasnya.

Inflasi di Indonesia memang relatif terkendali, tapi Mendagri mengingatkan mengingatkan agar semua pihak tidak cepat berpuas diri, karena berdasarkan data yang ada, jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah.

Artinya, kata Tito, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).

Tito menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi.

Dia mengungkapkan telah banyak daerah yang melakukan langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini.

Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, lanjutnya, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).

Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.

Oleh sebab itu, Mendagri meminta kepada pemerintah daerah untuk bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi.

Sumber: Detikcom

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *