oleh

Mengulik Bangunan Talud Beraroma Kalut

OLEH | DAHRUM

GAMPONG Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh adalah misteri. Tak sulit untuk mencium adanya ketidakberesan disana.

Dapat di bayangkan, tanggul saluran irigasi disana, misalnya. Proyek yang di bangun beberapa tahun lalu ini roboh. Akibanya, sawah milik petani-pun porak-poranda, akibat tertimbun kerikil yang terbawa arus melalui tanggul yang jebol. Adakah yang berpesta di balik proyek yang di bangun ini?

Dugaan-pun muncul. Pembangunan tanggul tersebut berkualitas rendah dan asal jadi. Sekilas memang, bukan kali pertama tragedi proyek asal jadi melanda Negeri ini.

Kali ini berkenaan proyek tanggul yang terhitung masih berusia belia, namun sudah ringkih tak berdaya. Ibarat manusia memasuki usia tua, padahal masih sangat muda, penuaan dini kah? Begitulah perumpamaan daya tahan bangunan yang dikerjakan dengan menggunakan uang Negara.

Kini kondisinya telah roboh terkena banjir yang melanda. Berikut material bekas tanggul berserakan, menutupi sawah warga. Bangunan tanggul tak cukup tangguh menahan debit air banjir pegunungan.

Syarkani, keuchik Gampong Kuta Bak Drien telah menyatakan bahwa pekerjaanya (bangun tanggul-red) terkesan asal jadi, karena pondasi hanya lebih kurang 25 cm, maka tanggul itu tidak kuat.

Pernyataan keuchik Syarkani tergolong berani, secara masih bagian dari Pemerintahan. Bila benar apa yang disampaikan, maka sungguh memilukan hati.

Pernyataan itu sekaligus mengomfirmasi bahwa fenomena proyek asal jadi bukan lagi hal baru, pemandangan ini sering kali membuat geram bagi yang menyaksikan, sebab rendahnya kualitas bangunan yang dikerjakan rekanan.

Buruknya kualitas proyek pemerintah tak boleh ditolerir, membiarkan tanpa proses penyidikan sebab bisa saja ada unsur kesengajaan. Besarnya uang rakyat untuk pembangunan, harusnya tidak mubazir peruntukan.

Ada tiga kemungkinan persoalan yang harus diselesaikan, yaitu rekanan yang tidak amanah, budaya korupsi dan sunat anggaran. Terakhir yang paling berat, kerjasama atau kongkalikong penguasa-pengusaha, duet maut yang mengerikan.

Pertama, rekanan dengan kualitas kerja buruk harus mendapat sanksi tegas tuntutan hukum pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi sebanyak 7 jenis.

Berupa kerugian keuangan Negara, penyuapan dan pemerasan, penggelapan dan jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Tuntutannnya bisa dalam bentuk class action, oleh masyarakat terdampak yang merasa dirugikan dengan penunjukan kuasa hukum.

Kedua, aturan tersebut diatas bisa juga membidik pihak yang menjalankan pemerintahan dengan sengaja atau tanpa sengaja mengambil keuntungan berupa barang berharga.

Pemberian ini masuk kategori gratifikasi yang merupakan cikal bakal munculnya budaya korupsi, sunat-menyunat anggaran atau dikenal dengan praktik birokrasi biaya tinggi.

Dalam hal ini kepala daerah memiliki peran strategis agar tidak ada hak orang yang terkurangi, efeknya bukan hanya pada rekanan, tapi ujungnya rakyat yang jadi korban proyek asal jadi akibat pembebanan margin kerugian.

Ketiga, kongkalikong penguasa dan pengusaha merupakan kolaboratif yang paten, sulit dihentikan. Hubungan saling menguntungkan (mutualisme simbiosis) diantara mereka mampu mengatur gerak-gerik pemerintahan.

Mulai dari perencanaan paket pekerjaan, besaran pagu hingga siapa yang berhak mengerjakan. Semua sudah diatur rapi, pihak dinas teknis akhirnya lebih kurang hanya sebagai legitimasi, mencari dasar aturan agar penguasa dan pengusaha aman. []

Penulis adalah masyarakat Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya.

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed