oleh

Menyoal Turun-Naik Iuran Jaminan Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19

Oleh | Dahrum, M.Pd

Mulai 1 Juli 2020 ini Pemerintah bertekad menaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan Jilid II ini tidak mempunyai empati di tengah kesulitan bangsa menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Padahal, penanganan COVID-19 di Tanah Air masih menuai problematika yang ada. Bahkan, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berseberangan dengan permasalahan dan strategi penyelesaian. Misalnya penyebaran infeksi Covid-19 dicegah, tapi tranportasi dioperasikan.

Tagar “terserah” menjadi trending topik di media pers. Tagar tersebut sebagai bentuk protes, kecewa dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang terkesan suka-suka, sering berubah atau mencla-mencle.

Usulan kenaikan ini terjadi untuk kedua kalinya, sebelumnya sempat turun dibatalkan Mahkmah Agung (MA). Pembatalan dilakukan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran BPJS Naik
Namun, bukannya mengikuti putusan MA dengan membatalkan perpres. Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Tarif BPJS akhirnya naik lagi ditengah hangatnya pandemi Corona. Rakyat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pengeluaran biaya kesehatan dipaksa membengkak ditengah kondisi pendapatan yang sedang kesulitan. Seolah tidak ada pilihan, hanya itu satu-satunya cara mengobati sakitnya anggaran Negara.

Pemerintah kelimpungan menanggung subsidi kesehatan untuk rakyat yang hampir mendekati angka 20 triliun rupiah. Solusi untuk menutupi defisit akhirnya dengan menaikkan pagu premi pembayaran.

Padahal banyak yang menyarankan agar kebijakan tersebut dibatalkan. Kekurangan dana masih bisa dipenuhi dengan melakukan realokasi anggaran. Begawan Ekonomi, Rizal Ramli menyarankan agar dibatalkan pos anggaran prakerja sebesar 20 triliun dan KKN provider-provider online sebesar 5,6 triliun, gunakan untuk menyelesaikan BPJS sehingga tariff tak perlu naik.

Anjuran tersebut tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk tetap menaikkan tarif BPJS, bahkan diikuti dengan denda bagi terlambat membayar.

Memang ada sebagian masyarakat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), khusus untuk fakir miskin dan keluarga yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), iurannya dibayari oleh pemerintah sebagai peserta dan diatur melalui peraturan pemerintah.

Namun peserta PBI hanya berhak atas pelayanan/Fasilitas kelas 3. Pelayanan beda kelas ini berkenaan dengan fasilitas ruang perawatan yang ditawarkan. Begitulah pelayanan BPJS kesehatan, bila ingin naik kelas pasien diharuskan membayar selisih kekurangan biaya pada kelas VIP.

Semua itu adalah persoalan teknis semata, sedangkan yang menjadi persolan berkenaan dengan pembebanan biaya kesehatan yang terus meningkat. Padahal masih banyak pilihan, kecuali memang berniat untuk untuk mencabut subsidi BPJS secara bertahap, kemudian menghapusnya untuk selanjutnya menjadi beban rakyat sepenuhnya dengan berbagai pilihan skema.

Sangat tergantung pada paradigma melihat permasalahan kesehatan. Bila belanja kesehatan dianggap sebagai kewajiban mengurusi rakyat, maka pagu iuran pastinya akan turun secara bertahap atau bahkan gratis. Banyak pos anggaran yang bisa dipangkas atau dialihkan untuk belanja kesehatan, diantaranya pemangkasan belanja modal.

Refocusing anggaran bisa dilakukan terhadap proyek-proyek fisik yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Penundaan pembangunan insfrastruktur kakap, termasuk pengurangan transfer DAU ke Daerah-Daerah.

Pemotongan DAU untuk kedua kalinya memang menimbulkan reaksi, tapi bila Pemerintah Pusat juga melakukan penghematan secara radikal, daerah dapat memaklumi. Toh semuanya diarahkan untk kepentingan rakyat.

Solusi atau terserah
Kejadian tekor anggaran diyakini akan terus berlanjut dan utang Negara kian menggunung. Sebab pilihannya saat ini adalah melakukan realokasi dengan pemangkasan belanja modal atau tambah utang.

Sedangkan keuntungan dari BUMN tidak menunjukkan angka siknifikan. Paling tambah modal lagi dengan dalih Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasaca COVID-19. Bukan recehan, angkanya tembus mencapai 104,38 triliun. Sangat besar.

Lantas apa yang menyebabkan berkurangnya angaran hingga nyaris tak sanggup membiayai kesehatan rakyat. Pertama, penyababnya adalah pada pendapatan. Sumber utama pemasukan mengandalkan iuran (pajak), jadi kelabakan saat pandemi atau krisis lain melanda. Solusi cepat biasanya dgn menambah utang, praktis dan tidak ribet.

Tentu saja ini menjadi taruhan bagi generasi yang akan datang, memperoleh warisan unik berupa utang, diturunkan hingga ke anak cucu. Keadaan makin parah saat hak dasar pun dikebiri akibat seretnya penerimaan pajak.

Kedua, belanja lebih besar dari pendapatan atau angaran defisit, bahkan sesuai perpu yang diterbitkan tersebab covid-19, hingga tahun 2022 angka defisit bisa melebihi diatas 3 persen.

Ironisnya, belanja digunakan justru fokus pada insfrastruktur, bayar utang dan bunganya, tambahan modal BUMN dan program prakerja. Banyak pihak yang menyangsikan program tersebut, menguntungkan rakyat atau jangan-jangan menjadi lahan subur para konglomerat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani manyatakan ‘kondisi keuangan Negara dalam status waspada, bahkan risikonya tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan instrument kebijakan, diantaranya melakukan efesiensi anggaran.

Peruntukan dana mestinya untuk kebutuhan standard minimal. Kebutuhan dasar rakyat harus menjadi prioritas utama sebagai bukti hadirnya Negara. Pemenuhan terhadap kesehatan diberikan dengan biaya sangat murah hingga gratis. Jaminan ini penting, agar rakyat tetap sehat agar terus berkarya.

Bila kebutuhan rakyat terhadap kesehatan harus bayar dengan harga yang semakin mahal. Maka memang orang miskin selayaknya tidak boleh sakit. Biar orang kaya saja yang sakit sebab mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kalau ingin fasilitas yang lebih baik, mesti tambah lagi pengeluaran agar bisa naik kelas.

Tentu saja kita berharap layanan kesehatan pasca terbitnya Perpres 64 Tahun 2020 jadi lebih baik. Bila tidak, maka terserahlah. []

Penulis adalah dosen Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe dan peserta BPJS Kesehatan.

Advertisement

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed