oleh

Mursil Tegaskan Pembayaran Paket Rp.13 Miliar Setelah Audit BPK

Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang H Mursil, menegaskan bahwa pembayaran 13 paket Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.13 Miliar, lebih (13.383.250.951), dilakukan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh.

Itu sebabnya ia meminta para pihak untuk tidak membesar-besarkan persoalan gagal bayar 13 paket Tahun Anggaran 2019 lalu yang sudah dibayar melalui APBK Murni Tahun Anggaran 2020 itu.

“Pembayaran paket senilai Rp.13 Miliar tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Dan pembayarannya dilakukan setelah  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh melakukan Audit. Jadi harus dewasa dalam berpikir,” tegas Mursil usai penyambutan Kunjungan Kerja Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat dua hari lalu.

Mursil mengisahkan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 13 paket senilai Rp. 13 Miliar lebih tersebut. Pihak Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

“Koordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Aceh pihak Legislatif langsung yang ikut Ketua DPRK, Pak Suprianto. Hasil dari koordinasi tersebut untuk pembayaran harus dilakukan Audit. Dan audit sudah dilakukan, setelah audit ya kita bayar. Namanya juga hutang ya harus dibayar, bangunannya juga sudah dimamfaatkan masyarakat,” ujar Mursil.

Dia mengatakan, sebelumnya Pemkab Aceh Tamiang bersama Pimpinan DPRK Aceh Tamiang sudah terlebih dahulu berkonsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Aceh.

Dikatakan Mursil, tidak terbayarnya 13 proyek di tahun 2019 itu bukan unsur kesengajaan Pemkab Aceh Tamiang. Hal ini terjadi dikarenakan Dana Bagi Hasil (DBS) dari Pemerintah Pusat tidak ditransfer sesuai yang telah dianggarkan. [] ERWAN

Advertisement

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed