oleh

Nasib Pejuang Skripsi di Tengah Pandemi COVID-19

Diberlakukannya social distancing (pembatasan sosial) membuat kehidupan sosial benar-benar berubah. Sejumlah tempat yang biasanya ramai akhirnya sepi karena pemerintah telah mewanti-wanti agar masyarakat, untuk sementara waktu, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, kecuali jika darurat.

Dalam hal ini, Kemendikbud mengapresiasi peran perguruan tinggi yang telah bersama-sama membantu pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pembelajaran dari rumah, bekerja dari rumah, serta melakukan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Saat ini, jumlah penyebaran virus corona semakin meningkat tajam. Sebagaimana dilansir kumparan.com (08/4), hingga Rabu kemarin, penyebaran virus tersebut sudah mencapai 2.956 positif, 240 meninggal, dan 222 sembuh. Dari hari ke hari, jumlah positif corona semakin bertambah. Hal ini membuat pemerintah melakukan tindakan karantina wilayah, khususnya yang terdampak korona seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sebaran Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor, termasuk ekonomi, berpengaruh besar terhadap pembiayaan kuliah (SPP) mahasiswa di perguruan tinggi. Banyak mahasiswa yang mengeluh tidak bisa membayar biaya kuliah sebagaimana biasanya, karena alasan virus korona.

Tak hanya masalah biaya kuliah, mahasiswa juga mengeluh dengan Tugas Akhir mereka yang tersendat karena bimbingan skripsi secara online dianggap tidak bisa efektif. Mereka tidak bisa melakukan riset lapangan karena diberlakukannya pembatasan sosial selama tiga pekan terakhir.

Petisi Penghapusan Skripsi

Baru-baru ini, viral di media sosial perihal petisi penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Hal ini muncul sejak Kemendikbud memutuskan untuk menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pelaksanaan UN yang mengharuskan tatap muka dan berkumpul di satu tempat, dianggap hal yang rentan dengan penyebaran virus. Sehingga, pemerintah, melalui Kemendikbud memutuskan untuk menghapus UN (24/3).

Sebagaimana diberitakan idntime.com (02/4), puluhan ribu mahasiswa di Indonesia menandatangani petisi agar Mendikbud Nadiem Makarim menghapus skripsi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena dampak virus korona. Petisi yang tertuang di laman change.org tersebut diinisiasi Fahrul Adam.

Dalam petisi tersebut, Fahrul mengungkapkan bahwa, wabah korona di Indonesia telah berimbas ke segala lini, termasuk sektor pendidikan.

Hingga Kamis (02/4) petisi yang dibuat Fahrul dan teman-temannya telah ditandatangani 40.519 orang, dari target 50.000 tanda tangan. Kendatipun sudah mencapai empat puluh ribu lebih tanda tangan, tapi, tidak semua mahasiswa tingkat akhir setuju pada usulan penghapusan skripsi.

Salah satunya, mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pasundan, Yoga Rahadian. Yoga mengatakan lebih menyetujui penghapusan uang kuliah selama virus corona, sedangkan skripsi dinilai tetap perlu untuk mengukur peningkatan kualitas sang mahasiswa.

Mahasiswa tingkat akhir lainnya, Kamaluddin Nur Zaky, juga lebih memilih dihapuskannya uang kuliah ketimbang penghapusan skripsi. “Lebih baik yang dihapus itu uang kuliah karena, bagi mahasiswa yang bersungguh-sungguh, skripsi bisa menjadi perwujudan buah pikiran,” ujar mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan tersebut, sebagaimana diberitakan indopolitika.com (30/3/2020).

Respons Kemendikbud

Bagi mahasiswa dari keluarga mampu, diberlakukannya pembatasan sosial yang telah berlangsung tiga pekan karena penyebaran Covid-19, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Kebutuhan mereka untuk biaya kuliah dan biaya lainnya selama belajar dari rumah, bisa terpenuhi.

Namun, bagi mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah, hal itu merupakan sesuatu yang memberatkan. Apalagi, bagi mahasiswa yang nyambi bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah.

Menyikapi masalah tersebut, Kemendikbud meminta agar Perguruan Tinggi dapat melakukan upaya kreatif dalam rangka membantu meringankan beban mahasiswa dalam keterbatasan ekonomi. Di antaranya dengan memberikan subsidi pulsa, logistik, mobilisasi alumni menolong adik-adiknya, atau gotong royong di mana yang mampu menolong yang tidak mampu. Dengan demikian, ciri khas masyarakat Indonesia, yakni semangat gotong-royong, justru semakin kuat saat menghadapi pandemi ini.

Sebagaimana respons Rahadian Yoga dan Kamaluddin Nur Zaky tentang petisi penghapusan skripsi, karya tulis mahasiswa semester akhir tersebut memang tidak bisa serta merta dihapuskan hanya karena alasan Covid-19. Kemendikbud telah mengimbau para dosen pembimbing untuk tidak mempersulit proses penulisan tugas akhir.

Kemendikbud mengharap agar perguruan tinggi memberikan kebijakan keringanan pada mahasiswa yang mengerjakan Tugas Akhir. Misal, untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing. Ujian proposal atau tugas akhir pun bisa dilakukan secara daring. / []

(Sumber | VIVA.CO.ID)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed