oleh

New Normal Bagi PNS dan Tenaga Kontrak Segera Berlaku di Aceh, Mereka Tak Boleh ke Warung Kopi

Banda Aceh-Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait penyesuaian sistem kerja bagi pegawai di Lingkunan Pemerintah Aceh. Hal ini dilakukan berdasarkan perkembangan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi ujung Barat Indonesia itu.

Itu sebabnya, Pemerintah Aceh perlu melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh. Aturan tersebut dituangkan dalam surat Gubernur Aceh Nomor 800/7669, tertanggal 28 Mei 2020 yang di tandatanagani Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Salinan surat yang diperoleh PENAPOST.ID, Gubernur mengintruksikan pejabat eselon I, II, III dan IV, melaksanakan tugas di kantor setiap hari kerja.

Begitupun, jadwal kerja bagi pejabat fungsional, PNS pelaksana (staf) dan tenaga kontrak dengan pola pergantian melalui piket pagi-siang.

Selanjutnya, bagi PNS pelaksana (staf) dan tenaga kontrak yang berusia di atas 50 tahun atau dalam kondisi hamil, menyusui, tetap bekerja di kantor sesuai dengan kebijakan pimpinan SKPA.

Kecuali itu, PNS pelaksana (staf) dan tenaga kontrak yang memiliki anggota keluarga dalam status pemantauan (diduga dalam pengawasan) dikonfirmasi terjangkit COVID-19, bekerja dari rumah.

PNS pelaksana (staf) dan tenaga kontrak yang mempunyai riwayat perjalanan luar negeri dan daerah terjangkit COVID-19, menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Penyesuaian sistem kerja ini berlaku terhitung sejak 2 Juni 2020 hingga adanya penetapan berakhirnya bencana non alam COVID-19 sebagai bencana nasional.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebagaimana bunyi dalam surat tersebut menyebutkan bahwa khusus SKPA yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan berhubungan dengan penanggulangan COVID-19, agar Kepala SKPA mengatur sistem kerja tersendiri.

Adapun SKPA dimaksud meliputi, Dinas Kesehatan Aceh, RSUD dr. Zainoel Abidin, RSIA, RSJ Aceh, BPBA, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, DLHK Aceh, Dinas Sosial Aceh, Satpol-PP dan WH Aceh serta SKPA lain dan Biro yang dibutuhkan.

PNS pelaksana (staf) dan tenaga kontrak yang sedang tidak menjalankan tugas di kantor agar tetap bekerja dari rumah dan wajib bersiaga jika sewaktu-waktu mendapat perintah/panggilan dari atasan untuk ke kantor.

PNS pelaksana (staf) dan tenaga kontrak dilarang berada di warung kopi dan caffee selama 24 jam, baik pada hari kerja maupun hari libur dan menghindari tempat keramaian.

Parahnya, PNS maupun tenaga kontrak yang melanggar aturan tersebut akan diberi sanksi tegas yaitu berupa pemotongan TPK sebesar 100% (bagi PNS) dan PHK (tenaga kontrak) pada bulan berjalan.

Pengawasan keberadaan PNS dan tenaga kontrak di warung kopi maupun caffe, dilakukan oleh Satpol-PP dan WH Aceh dan dilaporkan ke Sekda Aceh melalui Kepala BKA dengan tembusan kepala SKPA terkait. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed