oleh

Opini WTP Pemko Banda Aceh Diantara Catatan BPK

Banda Aceh-Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diraih Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, ternyata bukan berarti pusat ibukota Provinsi Aceh ini luput dari catatan Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh.

Lihat saja, jika membuka Buku III LHP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019, disana terdapat sederet catatan BPK RI Perwakilan Aceh.

Data diperoleh, ada enam perihal yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Aceh. Apa saja? Berikut ini PENAPOST.ID menurunkan laporannya.

Salinan dokumen LHP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh PENAPOST.ID, ditandatangani oleh Penanggungjawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus, SE, MM, Ak, CPA.

Resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menyebutkan bahwa pembayaran tenaga ahli database untuk kegiatan jasa tenaga ahli pengembangan informasi dan data spasial (GIS) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh, tidak didukung standar biaya.

Lalu, pemberian bantuan hibah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, tidak sesuai dengan ketentuan.

Bukan hanya itu, pengelolaan belanja hibah barang pada Pemerintah Kota Banda Aceh juga belum sesuai ketentuan.

Berikutnya, pemberian bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan.

Kemudian, ada kelebihan oembayaran pekerjaan pembangunan reservoir taman sari (Otsus) dan kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung rawat inap tahap
III (Otsus).

Nah, terkait temuan BPK RI Perwakilan Aceh, PENAPOST.ID, belum memperoleh konfirmasi dengan pejabat berwenang Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh. []

(Editor | Redaksi)

Advertisement

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed