oleh

Pemerataan Guru di Aceh Rasa Berkeadilan

PEMERATAAN guru di Aceh tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun meski demikian dalam menciptakaan kesetaraan layanan pendidikan juga harus menghadirkan rasa keadilan.

Ketidakmerataan guru berdampak negatif pada pelayanan publik bidang pendidikan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru menjadi tidak maksimal karena pada jam pelajaran banyak kelas dibiarkan kosong tanpa kegiatan belajar.

Kriteria ketuntasan mengajar tidak tercapai, dan akhirnya kompetensi murid manjadi rendah. Guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang berkelebihan guru menjadi ‘idle’ dan tidak dapat memenuhi jumlah jam mengajar sesuai standar (24 Jam Per Minggu), karena harus berbagi dengan guru lainnya.

Itu sebabnya, siswa dan siswi di Aceh patut berbangga. Karena tekat Dinas Pendidikan Aceh mulai intens melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.

Salah satunya adalah dalam hal penataan dan pemerataan guru yang sejak lama menjadi persoalan klasik yang seolah tak ada solusinya. Namun dengan berbagai terobosan dan strategi, Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen pada akhir tahun ini persoalan pemerataan guru di Aceh sudah dapat ditemukan solusinya.

Meskipun tidak menjawab seluruh persoalan di lapangan, namun upaya ini dinilai menjadi satu jalan alternatif dan win­win solution untuk memecahkan kebuntuan selama ini.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Rachmat Fitri HD, MPA, melalui Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Aceh, Dra. Nurhayati MM mengatakan pada tahun ini Dinas tersebut mencoba untuk kembali melakukan penataan guru dengan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Pihaknya juga sudah menyusun pola pemerataan dan distribusi dengan lebih teliti dan bertahap. Targetnya akhir November sudah selesai dengan semua data, dan nanti diserahkan semua hasil, tinggal eksekusinya akan dilakukan bersama-sama.

Menurutnya, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penting dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Tanpa tersedianya Guru dan Tenaga Kependidikan maka program peningkatan mutu pendidikan hanya jadi pepesan kosong belaka.

Pada tahun ini Pemerintah Aceh akan melaksanakan program pemerataan guru, hal ini dinilai sangat penting dan harus segera dilaksanakan mengingat pola persebaran guru di Aceh sangat tidak sehat.

Berdasarkan data­data pokok pendidikan tahun 2019, jumlah total GTK di Aceh sebanyak 25.304 orang yang terdiri atas 13.229 PNS (52%) dan 12.075 Non PNS (48%).

Data tersebut sudah termasuk dengan tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi sekolah, operator dan lain­lain. Langkah dan strategi pemerataan guru di Aceh ini sudah dirumuskan dalam satu kerangka acuan kegiatan (road map).

Kebijakan ini akan dieksekusi secara bertahap, terukur dan hati­hati dengan melibatkan berbagai unsur dan lembaga. Melalui strategi ini diharapkan akan tercipta suatu sistem pendidikan yang baik, dan adanya distribusi guru yang merata berbasis rasa keadilan, proporsional dan mengedepankan sisi kemanusian.

“Kita akui memang sangat sulit memindahkan guru, tapi tidak mungkin kita diam saja, tidak melakukan apa­apa. Kami harus melakukannya dengan segala risiko. Tapi kami tidak sendiri. Dalam hal ini kami melibatkan Majelis Pendidikan Aceh, Badan Kepegawaian Aceh, tim ahli, kepala dinas senior, kita minta masukan dan pengalaman mereka. Kemudian kami juga menghadirkan narasumber dari Jakarta, dalam hal menghitung kebutuhan guru, itu sudah kami lakukan baru­baru ini di Hotel Grand Nanggroe,” tegas Nurhayati.

Disdik Aceh juga berkoordinasi dengan semua cabang dinas se­Aceh karena mereka yang lebih banyak tahu dimana tempat tinggal guru, dan peta lokasi dimana titik­titik kekurangan guru di wilayah setempat.

Menurut wacana yang berkembang, upaya pemerataan guru di Aceh diupayakan dilakukan berdasarkan zona wilayah (base zonasi). Sebab, seperti diketahui ada sekolah di wilayah tertentu yang kekurangan guru, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan optimal. Bahkan ada guru yang mengajari siswa tidak sesuai atau linear dengan latar belakang pendidikannya.

Masih katanya lagi, melalui program pemerataan guru ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan pembelajaran siswa.  “Sebab selama ini peningkatan mutu pendidikan selalu terkendala karena ada guru yang tidak sesuai dengan spesifkasinya saat mengajar. Sehingga membuat siswa susah untuk kita katrol ke atas,” tukasnya.

Dia sebutkan terkait misalkan ada guru yang tidak ingin dipindahkan, maka pihak Disdik Aceh membuka ruang seluasnya kepada guru bersangkutan untuk mengajukan gugatan tertulis melalui organisasi profesi guru yang ada.

Pihaknya nanti akan mempelajari dan menganalisis alasan­alasan yang diajukan sebagai dasar membuat keputusan. Tentunya Dinas Pendidikan Aceh tidak kaku dalam merespons setiap gugatan yang diajukan guru yang menolak dipindahkan atau terkena rotasi ke sekolah lain yang membutuhkan.

Sejauh alasan tersebut rasional dan bersifat kemanusian serta dapat diterima, maka Dinas Pendidikan Aceh akan mempertimbangkannya. Intinya para guru dipersilahkan menyampaikan keberatannya.

“Kita minta secara tertulis, nanti kita akan lihat bersama, kalau memang kita nilai itu layak tentu akan kita penuhi. Tapi kalau memang tidak mau, dan tidak terpenuhi syarat tetap saja keputusan itu kita berlakukan,” ujarnya.

Disebutkan pemerataan guru sebetulnya juga untuk sebuah rasa keadilan. Selama ini ada guru di wilayah tertentu, bahkan terkadang jauh dari akses perkotaan, harus melaksanakan tugasnya selama bertahun­tahun hingga pensiun.

Artinya semua guru akan mendapat kesempatan yang sama untuk mendidik anak negeri baik kota atau pun di desa. “Karenanya dengan program pemerataan ini nanti akan ada guru yang dirotasi,” sebutnya.

Semua proses dan tahapan program pemerataan guru 2019 akan dilaksanakan secara hati­hati dan terukur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pihaknya berharap agar seluruh pihak jangan hanya melihat distribusi guru ini hanya dari satu sudut pandang.

Semua ini dilakukan agar hak­hak anak didik dapat terpenuhi dan tetap mempertimbangkan hak dan kesejahteraan guru. Para guru berhak mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya dan juga masa depan bangsa ini, sehingga pemerataan guru adalah tanggungjawab semua pihak.

Peningkatan mutu Sementara itu disamping pemerataan guru, Dinas Pendidikan Aceh juga berupaya meningkatkan mutu pendidikan, baik untuk tenaga kependidikan maupun siswa. Beberapa terobosan dan strategi telah dan sedang dijalankan melalui berbagai program pelatihan guru.

Untuk tahun 2019 ini, setidaknya ada sembilan guru Aceh yang meraih juara tingkat nasional dalam berbagai event perlombaan. Keberhasilan ini dinilai tidak terlepas dari upaya penggemblengan yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap para guru bersangkutan. (Advertorial)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed