oleh

Pemerintah Aceh Komitmen Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi

banner 728x90

Banda Aceh-Pemerintah Aceh menyatakan komitmennya terhadap pelaksanaan amanah Undang-Undang Jasa Kontruksi. Sebab, kontruksi merupakan sektor paling banyak menyerap anggaran pembangunan daerah.

“Sektor kontruksi berkaitan dengan infrastruktur, efeknya menyentuh langsung kepentingan publik, investasi dan ekonomi lainnya,” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, Teuku Ahmad Dadek, saat membuka Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu, (2/10).

Dadek mengatakan, setiap perusahaan yang bergerak pada bidang kontruksi juga harus profesional dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Ia menjelaskan, undang-undang itu merupakan revisi dari undang-undang nomor 18 Tahun 1999 yang telah berlaku selama 17 tahun. Pergantian itu, kata dia, sengaja dilakukan, sebab undang-undang lama dirasa kurang mampu mengakomodir kebutuhan usaha kontruksi saat ini.

“Melalui undang-undang nomor 2 Tahun 2017 ini, kebutuhan tersebut mampu dipenuhi. Seperti mewajibkan bagi seluruh tenaga kerja di bidang jasa kontruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja kontruksi, serta adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam membina usaha jasa kontruksi,” kata Dadek.

Kemudian, lanjut Dadek, undang-undang tersebut juga menekankan perlunya jaminan agar tercipta penyelenggaraan tertib usaha kontruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang baik.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Mountie Syurga, mengatakan tujuan penyelenggaraan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dan memastikan undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tersosialisasikan ke para pelaku, pengguna, dan penyedia jasa kontruksi.

Mountie berharap, penyelenggaraan sosialisasi tersebut dapat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan jasa kontruksi demi mewujudkan struktur usaha yang kukuh, amdal, berdaya saing tinggi dan hasil kerja berkualitas.

“Kemudian, juga diharapkan agar penyelenggara jasa kontruksi dapat menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutur Karo Administrasi Pembangunan ini.

Acara sosialisasi itu diikuti oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari tiap Kabupaten/Kota di Aceh, Bagian administrasi pembangunan kabupaten/kota, 34 orang asosiasi perusahaan kontruksi dan 27 orang asosiasi profesi. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed