Simeulue-Pemerintah Kabupaten Simeulue siap untuk mengikuti pelaksanaan probity audit paket strategis pada kegiatan nilai anggaran tertinggi berdasarkan Pepres Nomor 16 tahun 2016, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Karena sudah menyatakan siap untuk merealisasikan probity audit paket strategis tersebut, Pemkab Simeulue meminta pendampingan dan kerjasama langsung dengan lembaga resmi unsur Perwakilan BPKP Aceh.
“Pemkab Simeulue telah siap untuk realiasi probity audit paket strategis, maka kita minta BPKP Aceh untuk sharing dan pendampingan serta kerjasama, sehingga paket strategis dengan nilai anggaran tertinggi, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” kata Plt Sekda Simeulue, Asludin, Rabu (11/1/2023).
Pemkab Simeulue berharap adanya pendampingan serta kerjasama pelaksanaan realisasi probity audit pada tahun 2023 ini dapat memacu percepatan progres kegiatan dengan maksimal 10 paket strategis.
Bahkan, Plt Sekda sangat berharap pada Maret 2023 nantinya pelaksanaan tender kegiatan yang bersumber dari anggaran negara telah selesai.
Hal yang sama juga disampaikan Tamsil Amin, Kepala Bagian (Kabag) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Simeulue.
“Apabila tahapan-tahapan tersebut telah lolos review terhadap kegiatan paket strategis itu, kami dari Pokja juga siap untuk menayangkan tender. Dan dengan adanya pendampingan dari BPKP Aceh, kita harapkan progres dan realisasi paket strategis ini tidak ada kendala,” harapnya.
Menurut Tamsil Amin, UKPBJ tidak sanggup untuk review Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan PPK, selanjutnya Detail Enginering Desain (DED) dan termasuk spek teknis dan lainnya.
“Dengan adanya penerapan probity audit ini, apabila kita dari pihak UKPBJ tidak sanggup review, maka dapat meminta pendampingan dari Inspektorat, dan jika Inspektorat tidak sanggup maka dapat meminta pendampingan kepada BPKP,” katanya.
(Editor | Redaksi)
