oleh

Pimpinan Ponpes BAQA Keberatan Himbauan Sekjen MUI

Banda Aceh-Pimpinan Pondok Pesantren Buket EQra Al Haramen (BAQA) Tumpok Ladang-Pasie Tengoh, Kaway XVI, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Drs, Tgk Harmen NuriQmar, SS, mengaku keberatan atas himbauan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas.

Sebagaimana diketahui, pada Senin, 30 Desember 2019, Sekjen MUI Pusat mengimbau Pemerintah Aceh agar mencabut Surat Edaran Nomor 450/21770 yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada Jumat 13 Desember 2019 yang melarang pengajian agama selain mazhab Syafi’iyah.

Itu sebabnya, dari Bengkalis, Riau, Drs, Tgk Harmen NuriQmar, SS, menyampaikan keberatannya melalui surat elektronik yang diperoleh media ini, Rabu, 1 Januari 2020, tertanggal 31 Desember 2019. “Ini benar-benar sangat disesalkan, karena tidak mencerminkan kearifan dan toleransi yang merupakan ciri dan watak bangsa dan umat Islam Indonesia serta mayoritas rakyat Aceh sendiri,” tulis Tgk Harmen NuriQmar.

Secara pribadi ia mengaku sangat menyesalkan atas himbauan Sekjen MUI Pusat yang dinilai tidak memahami eksistensi dan inherenitas moyoritas Rakyat Aceh terhadap Mazhab Imam al Syafi’i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mazhab Abul Hasan al Asy’ary.

“Kami keberatan dan tidak menerima himbauan Sekjen MUI Pusat kepada Pemerintah Aceh tertanggal 30 Desember 2019 dengan berbagai alasan,” katanya.

Lebih rinci lagi, Tgk Harmen Nuriqmar menyampaikan alasan atas keberatan terhadap imbauan Sekjen MUI Pusat, Anwar Abbas. Simak berikut ini:

1. Surat Ederan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terkait perihal pelarangan pengajian selain Mazhab Asy-Syafi’iyah adalah sesuai dengan turunan dan perintah Fatwa MPU Nomor 09 Tahun 2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengalaman, dan penyiaran Agama Islam di Aceh, dan UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

2. Surat Edaran Gubernur tersebut dapat dikeluarkan setelah mendengar dan menimbang masukan-masukan dari berbagai organisasi resmi keagamaan di Aceh, pendelegasian tokoh agama Aceh, pertemuan-pertemuan ulama muda dan senior, dan sebagainya.

3. Sekjen MUI Pusat belum memiliki deep-feeling terhadap doktrinasi Syafi’iyah terhadap mayoritas masyarakat Aceh. Doktrinitas tersebut sudah menjadi inspiratif fanatis sebagai standard rakyat Aceh terhadap pengetahun keagamaannya, sedangkan Imam Syafi’i sebagai pemikir NASHIIRUDDIN di masa beliau dan sekarang, penemu mazhab dan methodeloghis terbaik, tidak mungkin dipersepsikan dengan masyarakat Aceh sebagai traditional religious interpretations (taqliid).

4. Timbul gejolak dan api dalam sekam mulai menyulut kepermukaan diakibatkan sistim pengkajian dan penyajian yang disampaikan oleh Bapak-Bapak al Wahabiah sangat tidak memiliki etika normatif sesuai culture ke Acehan dan mendiskriditkan pemahaman mayoritas rakyat Aceh selama ini. Seolah ilmu agama yang dimiliki oleh al Wahabiah tersebut sangat benar, sehingga berani membid’ahkan, memusyrikkan dan mengkufurkan amaliah-amaliah yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Aceh.

Namun tingkat pemahaman mereka sangat dangkal, tidak methode-loghis, tidak scientifik dan empirit dan terkesan dipaksa menerima manhaj mereka, maka rakyat Aceh semakin jengkel terhadap pengajian dan sajian yang disampaikan mereka.

5. Hak sebuah daerah atau Negara memberlakukan sebuah ketentuan bila mengganggu kedamaian dan merusak Persatuan dan Kesatuan, sama halnya Saudi Arabia memiliki ketentuan tersendiri melarang pengajian dan penyajian agama yang tidak sesuai dengan pendapat Negara tersebut.

6. Solusi Normatif. Tidak ada cara lain untuk konsilidasi kondisi ibadah rakyat Aceh adalah dengan responsif dan aspiratif Bapak Plt. Gubernur Aceh dengan mengeluarkan Surat ederan nomor 450/21770 yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah pada Jumat 13 Desember tentang pelarangan pengajian selain Mazhab Asy-Syafi’iyah kepada seluruh Instansi terkait di seluruh Bumi Aceh.

7. Memerlukan diskusi terbuka bila dibutuhkan. Atas surat keberatannya itu, Tgk Harmen NuriQmar, menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam surat tersebut tidak berkenan dan menyinggung perasaan Sekjen MUI Pusat, Buya Anwar Abbas. Demikian Pimpinan Pondok Pesantren Buket EQra Al Haramen (BAQA) Tumpok Ladang-Pasie Tengoh, Kaway XVI, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Drs, Tgk Harmen NuriQmar, SS. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed