oleh

PNS dan Tenaga Kontrak Tak Boleh Mudik! Ini Sanksinya Jika Melanggar

Banda Aceh-Dalam rangka pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Aceh mengeluarkan Surat Edaran (SE). Bunyinya larangan kegiatan bepergian ke luar daerah (mudik), cuti bagi PNS dan Tenaga Kontrak

Dalam salinan Surat Edaran (SE) yang diperoleh PENAPOST.ID, surat tersebut sebagai tindak lanjut Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020, terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19, untuk meminimalisir penyebaran
dan mengurangi resiko COVID-19.

Tangkap layar Surat Edaran larangan mudik bagi PNS dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh.

Untuk itu, para Kepala SKPA dan para Kepala Biro memastikan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di unit kerja masing-masing agar tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.

Bukan itu saja, para Kepala SKPA dan para Kepala Biro diminta menunda pemberian cuti bagi PNS kecuali cuti melahirkan, cuti sakit dan/atau cuti
alasan penting seperti salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.

Namun, untuk PNS dan Tenaga Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, maka yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang Berwenang (Pit. Gubemur Aceh dan/atau Sekretaris Daerah Aceh).

Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melanggar, dijatuhi sanksi disiplin.

Untuk PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 9 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan bagi Tenaga Kontrak dijatuhi sanksi disiplin diberhentikan.
Kepala SKPA dan Atasan Langsung wajib memantau dan mengawasi pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi PNS.

Kepala SKPA dan Kepala Biro diminta untuk memproses penjatuhan hukuman dan melaporkan apabila terdapat PNS dan Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran.

Dalam surat tersebut, Plt Gubernur Aceh menegaskan akan menjatuhkan sanksi disiplin kepada atasan langsung yang tidak menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai upaya pencegahan dampak COVID-19, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah atau kegiatan ke luar daerah lainnya.

Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali, menjaga jarak aman antar individu (social/physical distancing), secara sukarela membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya.

Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed