oleh

Qanun Lembaga Keuangan Syariah Tuai Kontroversi

Banda Aceh-Keberadaan Qanun nomor 11 tahun 2018, kini menuai kontroversi. Disebut-sebut produk hukum tersebut tidak sejalan dengan naskah akademik. Benarkah?

Melansir keterangan resmi Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Aceh, Safaruddin, Kamis (17/09/2020), pihaknya mengaku telah melakukan kajian terhadap naskah akademik dari Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hasilnya, IKADIN menemukan bahwa Qanun LKS tidak sejalan dengan naskah akademik, jika dipahami hanya boleh ada Lembaga Keungan Syariah di Aceh.

“Saya telah membaca naskah akademik dan risalah rapat dengan pendapat umum (RPDU) yang di berikan oleh Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Provinsi Aceh, dan dalam dokumen tersebut tidak ada satupun kalimat, baik yang tersirat maupun tersurat tentang penutupan Bank Konvensional di Aceh,” ujar Safaruddin.

Ia mengatakan, bab III naskah akademik yang membahas tentang evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, dalam kajian peraturan perundang-undangan penyusun naskah akademik menyandarkan toeri pembentukan peraturan perundangan ke pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011.

Dalam hal ini tentang pembentukan oeraturan perundang-undangan yang menyatakan tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahkan, katanya lagi, saat ini UU No 12 tersebut telah di ubah ke dalam UU No 15 tahun 2019 dengan perubahan beberapa pasal namun tidak mengubah teori dalam hierarki pembentukan peraturan perudangan dalam pasal 7 ayat (1).

“Kalau kita baca dalam bab III naskah akademik Qanun LKS, arah pembentukan Qanun ini disandarkan pada teori hirarki penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu dari UUD45,TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten, dan tujuan Qanun LKS,” sambungnya.

Menurutnya, hal ini adalah menindaklanjuti dari pasal 21 Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam yang dalam ayat (2) dengan tegas menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah.

“Dan ayat (3) menyatakan bahwa transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kaupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah, pasal ini juga di sebut lagi dalam bab I hal 4 tentang latar belakang naskah akademik ini. Nah, antara naskah akademik dan Qanunnya tidak nyambung jika diartikan bahwa Qanun ini mengharuskan penutupan Bank konvensional di Aceh,” ungkapnya.

Safaruddin yang juga ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), meminta agar langkah penutupan Bank Konvensional di Aceh di hentikan.

Alasannya, selain tidak mempunyai dasar hukum juga akan berimbas pada hak hukum masyarakat Aceh sebagai konsumen perbankan yang di lindungi oleh UU No 4 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kepada DPRA dan Pemerintah Aceh ia menyarankan agar melakukan akselarasi penguatan LKS di Aceh, sehingga LKS menjadi pilihan yang menguntungkan daripada LKS konvensional dan ini biarkan masyarakat yang menentukan pilihannya berdasarkan kebutuhan.

“Kami menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh melakukan upaya akselarasi untuk penguatan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya di Aceh, sehingga masyarakat akan memutuskan sediri lembaga keuangan mana yang akan di pilih, dan sebagai daerah dengan keistimewaan dalam melaksanakan syariat Islam tentu kami sangat mendukung pengembangan dan penguatan Qanun LKS ini sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana semangat awal yang di tuangkan dalam naskah akademik Qanun LKS,” tutup Safar. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed