oleh

Rekomendasi IDI Aceh untuk Tekan Positif Corona Dinilai Konstruktif

Banda Aceh-Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh dinilai konstruktif untuk menekan angka positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Aceh.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, Minggu (16/08/2020), mengatakan bahwa IDI Aceh mengusulkan pembatasan bertahap mulai Work from Home dan pemberlakukan jam malam, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, kasus COVID-19 bertambah 11 orang.

Ia mengaku belum membaca rekomendasi IDI, ketika seorang rekan pers minta tanggapannya tentang PSBB di Aceh, karena itu tanggapannya agak bias, katanya.

“Saya bicara dengan Ketua IDI Wilayah Aceh, DR. Dr. Safrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT. Beliau kirimkan rekomendasinya via WhatsApp, dan PSBB ternyata alternatif terakhir,” ujarnya.

Saifullah menjelaskan, IDI Aceh menyarankan penerapan pembatasan bertahap untuk mencapai positive rate 5% (salah satu indikator pengendalian virus corona). Tahapan dimaksud mulai Work From Home (WFH). Apabila WFH tidak menurunkan angka COVID-19, disarankan pemberlakukan jam malam, hingga mempertimbangkan penerapan PSBB di Aceh.

Menurut dia, tahapan tersebut tidak mustahil dilewati suatu daerah hingga berakhirnya pandemi COVID-19. Penerapan jam malam pernah diterapkan di Aceh akhir Maret 2020 lalu, atas Maklumat Bersama Forkopimda Aceh. Seruan pembatasan aktifitas di malam hari itu kemudian dihentikan karena ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Sedangkan kebijakan tentang WFH di lingkungan Pemerintah Aceh sudah diberlakukan sejak 22 Maret 2020. Berdasarkan Surat Gubernur Aceh No 800/5250 Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai. Pejabat esolan IV, pejabat fungsional, dan tenaga kontrak bekerja dikantor secara terjadwal, sisanya di rumah. Hanya pejabat struktural eselon I hingga eselon III yang bertugas di kantor setiap hari.

Begitu juga dengan penerapan PSBB, lanjutnya, ada banyak kriteria yang harus dipenuhi, mulai aspek epidemiologis, pelayanan kesehatan, social safety net, hingga aspek keamanan.

Tapi, apabila kasus COVID-19 di Aceh kian mencemaskan dan PSBB menjadi alternatifnya, Pemerintah Aceh dan IDI Wilayah akan melakukan kajian bersama aspek yang harus dipenuhi, dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Pusat.

“Ketua IDI Aceh, Pak Dr Safrizal Rahman selalu berkonstribusi dalam pembahasan penanganan COVID-19 bersama Tim Gugus Tugas Pemerintah Aceh,” tuturnya. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed