oleh

Safaruddin Gugat Bank Mandiri, BRI dan BCA

Jakarta-Langkah Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Aceh, Safaruddin, tergolong berani. Kali ini ia menggugat tiga lembaga perbankan yaitu Bank Mandiri, BRI dan BCA, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan ini terkait terkait kebijakan Bank Mandiri, BCA dan BRI yang akan menutup seluruh oprasionalnya di Aceh, sehingga Safaruddin dan masyarakat Aceh yang menjadi nasabah bank konvensional tersebut akan mendapat kendala.

Terutama, kata Safaruddin, saat melakukan transaksi perbankan dan mengakses fasilitas perbankan lainnya di tiga bank tersebut.

Menurut dia, penutupan Bank konvensional itu di Aceh dilakukan karena mengikuti regulasi local, yaitu Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga seluruh bank

Ketiga bank tersebut, kata Safaruddin, telah memberikan alasan kepada Ketua IKADIN Provinsi Aceh ini saat ditawarkan pengalihan rekening konvensional ke Syariah.

Bahkan BCA dan BRI secara resmi juga telah memberi penjelasan dalam menjawab surat somasi yang di kirimkan Safaruddin ke Mandiri, BRI dan BCA.

Sedangkan Bank Mandiri  meminta ditandatangani surat pernyataan yang telah di siapkan yang isinya bahwa Safaruddin setuju rekeningnya di pindahkan ke area luar Aceh karena tidak bersedia mengalihkan rekeningnya ke syariah.

“Saya sudah sampaikan kepada Bank Mandiri, BCA dan BRI bahwa tidak ada landasan hukum untuk melakukan penutupan bank konvensional, dan langkah tersebut akan merugikan saya dan nasabah konvensional lain di Aceh,” katanya.

Tetapi, sambung Safaruddin, pihak Bank tersebut tetap menjalankan prosesnya dan menyampaikan bahwa langkah yang di lakukan mengikuti Qanun No 11 tahun 2018 tentang LKS.

“Padahal dalam Qanun tersebut tidak ada satupun pasal dan ayatnya yang memerintahakan penutupan bank konvensional,” sambungnya.

Masih kata Safaruddin, Qanun LKS di buat untuk penguatan LKS di Aceh dalam rangkan  penguatan keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam seperti yang disebut dalam pasal 21 Qanun No 8 tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam.

“Itu sebabnya, karena perbedaan pandangan tersebut dan tidak ada titik temu, kita akan selesaikan lewat lembaga peradilan supaya ada payung hukumnya yang jelas” ungkap Safaruddin.

Ia menilai, Qanun LKS dibuat untuk meningkatkan kesejahteraann masyarakat Aceh dengan semangat bahwa setiap bank konvensional yang beroprasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah sebagaimana di tegaskan dalam pasal 21 ayat (2) Qanun No 8 tahun 2014, yang kemudian dikembangkan dalam Qanun No 11 tahun 2018.

Safaruddin juga telah mendapat jawaban dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, kedua instansi tersebut menjelaskan tidak memberikan perintah untuk melakukan konversi nasabah ke syariah dan juga penutupan bank konvensional di Aceh.

“Begitupun proses penutupan bank konvensional tetap berjalan sampai saat ini. Karena itu saya yang juga Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendaftarkan gugatan ke Pengeadilan Negeri Jakarja Pusat,” imbuhnya.

Karena merasa dirugikan dan menganggap penutupan bank konvensional di Aceh ini adalah perbauatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan sila ke lima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perkara di daftarkan pada hari Kamis, (03/12/2020), dengan register Perkara Nomor 718/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

“Semangat dari Qanun LKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, makanya dalam pasal 21 Qanun No 8 tahun 2014 disebutkan bahwa setiap bank konvensional yang sudah dan akan beroprasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah,” tandasnya.

“Disitulah letak istimewanya Aceh karena semua lembaga keuangan konvensional harus membuka unit usaha syariah, dan tentu akan banyak lembaga keuangan di Aceh misalnya di  provinsi lain ada 10 perbankan, maka di Aceh ada 20 karena tambahan syariahnya 10 lagi,” tambahnya.

Safaruddin berpendapat, dengan banyaknya lembaga keuangan tentu akan membuka lebih banyak lapangan kerja, perputaran modal, dan masyarakat Aceh lebih leluasa dalam memilih produk perbankan mana yang akan di pilih, namun Qanun LKS ini juga mewajibkan Pemerintah Aceh.

Kabupaten dan Kota untuk melakukan pengautan Bank Syariah dengan mewajibkan seluruh transaksi keuangan pemerintah di Bank Syarih, jadi pemahaman tentang Qanun LKS ini dengan melakukan konversi nasabah konvensional ke syariah dan penutupan bank koanvensional di Aceh adalah keliru.

“Saya sudah sampaikan itu ke OJK, BI, DPRA,  dan beberapa bank konvensional termasuk mandiri, BCA dan BRI, namun sampai saat ini tidak ada tindakan apapun malah proses penutupan bank konvensional tetap berjalan, oleh karena ini saya minta ke pengadilan untuk menghentikan proses penutupan bank konvensional ini karena akan merugikan saya dan juga masayrakat Aceh yang nasabah konvensional”  kata Safar saat  mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dampingi Sekjen JARI, Suhaimi. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed