oleh

Sengkarut IMB di Aceh Barat Mematik Kontroversi

HAKEKATNYA trotoar dipergunakan sebagai jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.

Sebaliknya, di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat justru dibangun toko dan kedai diatas trotoar. Kondisi ini mematik kontroversi, salah satunya dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) setempat.

Dalam keterangan tertulis yang diperoleh redaksi PENAPOST.ID, sorotan yang dilayangkan GeRAK berdasarkan laporan warga disana.

Atas hal ini, GeRAK Aceh Barat mendesak instansi Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan penertiban untuk melakukan upaya penertiban.

Bukan tak beralasan, bila dilihat dari berbagai ketentuan aturan maka dapat dikatakan telah menyalahi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan perizinannya oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Artinya, pendirian IMB jangan sampai menganggu hak warga negara lainnya, yaitu mereka pejalan kaki. Ada berbagai aturan yang mengatur tentang IMB tersebut meliputi UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berikutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Nah, didalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada
BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG pada Bagian Kesatu tentang Tugas.

Pada Pasal 7, ayat (3): “Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG.
Bagian Ketiga Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Yaitu Pasal 37, ayat (3):

“Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.” Pada ayat (4): “Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Bahkan didalam PP No. 35 Tahun 2005 pada Bab II Tentang Fungsi Bangunan Gedung pada Bagian Kedua yaitu Penetapan Fungsi Bangunan Gedung, Pasal 6, ayat (1): “Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.”

Bukan itu saja, bila kemudian bangunan tersebut berubah fungsi. Maka ini juga dijelaskan dalam Bagian Ketiga: Perubahan Fungsi Bangunan Gedung.
Pasal 7, ayat (1): “Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru izin mendirikan bangunan gedung.”

Pasal 7, ayat (4): “Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.”

Selain itu. GeRAK Aceh Barat juga mendorong pemerintah melalui dinasnya, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan lebih ketat. Mengingat, selama ini Kota Meulaboh sering mengalami masalah drainase yang mengakibatkan meluapnya air ke badan jalan ketika musim hujan tiba.

Hal ini juga diatur secara jelas dalam PP tersebut, dimana disebutkan pada Pasal 15, ayat (2): “Untuk proses pemberian perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.”

Bahkan laporan yang kita terima. Ada bangunan yang dibangun diatas air. Artinya ini harus dikaji kembali oleh pemberi izin. Karena pada Bagian Ketiga tentang Persyaratan Tata Bangunan, Paragraf 6: Pembangunan Bangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.

Pada Pasal 29: “Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.”

Artinya, GeRAK berharap pemerintah selaku eksekutor untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif atas kejadian ini.

Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini. Semoga! []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed