oleh

TAPA Penuhi Undangan DPRA, Dermawan: Tidak ada Kewenangan SKPA Bahas KUA-PPAS

Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA),  memenuhi juga undangan dari DPR Aceh, dalam rangka memenuhi undangan dari DPR Aceh untuk membahas KUA PPAS bersama DPRA.
Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), memenuhi juga undangan dari DPR Aceh, dalam rangka memenuhi undangan dari DPR Aceh untuk membahas KUA PPAS bersama DPRA.

Banda Aceh-Akhirnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), memenuhi juga undangan dari DPR Aceh, Kamis, 1 Februari 2018.Namun, Ketua TAPA, Drs. Dermawan MM yang juga Sekda Aceh ini menyatakan tidak ada kewenangan SKPA membahas KUA-PPAS, benarkah?

Informasi diperoleh media ini kehadiran tim TAPA yang dipimpin Sekda Aceh Dermawan, dalam rangka memenuhi undangan dari DPR Aceh untuk membahas KUA PPAS bersama DPRA.Pihaknya mengaku TAPA selalu siap memenuhi undangan dari DPRA, namun sehari sebelumnya kegiatan tersebut beradu dengan jadwal Rapim di kantor Gubernur.

“Hari ini kita hadir secara lengkap, sesuai dengan arahan dari pimpinan untuk menghargai undangan DPRA,” ujar Dermawan.

Dermawan menyebutkan, sesuai dengan ketentuan, KUA PPAS dibahas oleh TAPA dengan Badan Anggaran DPRA. Namun sebelumnya kata Dermawan, Banggar DPRA mengundang SKPA untuk membahas KUA PPAS, namun TAPA berharap KUA PPAS dibahas bersama antara Banggar dengan TAPA.

“Kalau SKPA membahas kebijakan umum anggaran itu sudah teknis sekali, tidak ada kewenangan SKPA membahas KUA PPAS. Itu ada sama Gubernur dan wakil gubernur dan didelegasikan kepada TAPA untuk membahas,” ujarnya.

Dermawan mengaku pemerintah Aceh menginginkan agar APBA lebih berkualitas dan sesuai ketentuan perundang-undangan, terutama dengan cara memperbaiki kebiasaan-kebiasaan tidak baik tahun sebelumnya.

“Jadi bagaimana dibahas rinci oleh kepala dinas, sedangkan kebijakan umum belum ada. SKPA tidak tau kebijakan umum anggaran, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami, makanya mari KUA PPAS itu dibahas antara Banggara dengan TAPA. Dan sesungguhnya ini sudah sangat terlambat, dan KUA PPAS itu sudah disampaikan sejak Juli 2017 lalu ke dewan ini,” lanjutnya lagi.[] Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed