oleh

TEGAS! PNS Dipotong TPK 100 Persen, Tenaga Kontrak Dipecat

banner 728x90

Banda Aceh-Bagi anda Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Aceh, sebaiknya menunda dulu untuk nongkrong di Warung Kopi maupun Cafe.

Sebab jika tidak, Pemerintah Aceh akan memberlakukan sanksi pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi PNS sebesar 100 persen dan sanksi pecat terhadap Tenaga Kontrak, jika melanggarnya.

Langkah ini diambil Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran bernomor: 800/5250 yang ditujukan kepada para Asisten Setda Aceh, Staf Ahli, Kepala SKPA, Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah.

Dalam surat tersebut Nova menyampaikan bahwa, terhadap PNS dan Tenaga Kontrak yang sedang tidak menjalankan piket di kantor, wajib berada di rumah dengan kesiagaan memenuhi panggilan/perintah atasan jika sewaktu-waktu diperlukan dan dilarang bepergian keluar kota kecuali telah mendapat izin tertulis dari Kepala SKPA.

“PNS dan Tenaga Kontrak dilarang berada di warung kopi dan cafe, baik pada hari kerja maupun hari libur. Terhadap pelanggaran ini akan dikenakan sanksi, untuk PNS dikenakan sanksi pemotongan TPK 100% dan Tenaga Kontrak dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan,” tegas Nova.

Pengawasan terhadap pelanggaran poin empat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Aceh melalui Kepala Badan Kepegawaian Aceh dengan tembusan Kepala SKPA terkait.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh telah menetapkan skema kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Aceh selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.

Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat administrator (eselon III), tetap melaksanakan tugas di kantor setiap hari kerja. Sedangkan, pejabat pengawas (eselon IV), pejabat fungsional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelaksana (staf) dan Tenaga Kontrak melaksanakan tugas di kantor sesuai piket setiap hari (termasuk hari libur), yang ditetapkan oleh Kepala SKPA sesuai kebutuhan pelayanan kerja dan pelayanan posko COVID-19.

“Pegawai yang dikecualikan dari pemberlakuan piket yaitu PNS yang berusia di atas 50 (lima puluh) tahun, pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui, Pegawai yang memiliki anggota keluarga dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19,” kata Nova.

Disebutkan, PNS atau Tenaga Kontrak yang punya riwayat perjalanan luar negeri dan daerah terjangkit COVID-19 menjalani karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari.

Menurutnya, penetapan pembagian jadwal piket melalui Surat Perintah Kepala SKPA yang diberlakukan mulai Senin (23-29/03/2020). Batas waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

“Khusus SKPA yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19, agar Kepala SKPA mengatur sistem kerja tersendiri,” katanya lagi.

SKPA dimaksud yang berfungsi memberikan pelayanan langsung, seperti, Dinas Kesehatan Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, Rumah Sakit Jiwa Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan SKPA lain yang dibutuhkan, agar Kepala SKPA mengatur sistem kerja. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed