Jakarta – TNI mulai melakukan siaga tempur, usai kelompok kriminal bersenjata (KKB) OPM menyerang dan menewaskan sejumlah prajurit di Papua.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun merespons peningkatan status operasi TNI menjadi siaga tempur di daerah tertentu di Papua.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya mendukung upaya TNI tersebut dalam rangka menyelamatkan pilot Susi Air Philip Marthen.
Namun, dia meminta agar aparat TNI dan Polri tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak ada korban jiwa yang bertambah.
“Mendukung upaya pemerintah, termasuk TNI dan Polri, dalam penyelamatan Philip Marthen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, praduga dalam situasi dimana timbul keragu-raguan, dan proporsionalitas untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa,” ujar Atnike dalam keterangan tertulis, Selasa 18 April 2023.
Selain itu, Atnike mendorong adanya penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab dalam tindak kekerasan di Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun aparat TNI.
Komnas HAM juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah beserta TNI dan Polri memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung.
“Mengajak semua pihak untuk menahan diri dalam merespons situasi di Papua untuk mencegah eskalasi konflik,” ujar dia.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.
Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu 15 April 2023.
“Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah sampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa 18 April 2023.[]
