oleh

Tuai Polemik, Dewan Jawab Rancangan Qanun Poligami

banner 728x90

Banda Aceh-Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Musannif, SE menjawab semua tanggapan pro dan kontra masyarakat terkait Rancangan Qanun (Raqan) Keluarga yang memperbolehkan poligami di Aceh.

“Bab tentang Poligami yang rencananya akan diatur dalam Raqan Keluarga belum pasti akan disahkan,” kata Musannif dalam diskusi publik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Rabu, 10 Juli 2019.

Musannif mengatakan. Komisi VII DPR Aceh sangat berhati-hati dalam membahas membahas Raqan tersebut. Termasuk akan mempehatikan manfaat dan mudharat untuk masyarakat.

Dia melihat, isi Raqan tersebut dalam bab-bab lain sangat bagus, hanya saja, di bab tentang poligami yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Itu sebabnya, Komisi VII akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019, guna mendapat masukan dari berbagai pihak.

“Tingkat perceraian dan pernikahan siri di Aceh sangat tinggi. Malah katanya angka penceraian di Aceh, di atas angka perceraian nasional. Jika telah ada payung hukum, maka akan memberikan hak-hak wanita,” ujarnya.

Munurut Musannif, bab poligami yang tercantum dalam qanun hukum keluarga bukan usulan DPR Aceh melainkan permintaan dari pihak eksekutif di Aceh.

“Terkait poligami kita sudah membahasnya dengan pihak terkait. Kita sudah membahas ini dengan Dinas Syariat Islam, BNN dan lainnya. Untuk mengetahui apa benar qanun ini dapat dijalankan dengan semestinya,” ulasnya.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed