Jakarta – Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggelar pelatihan deteksi dini konflik sosial. Kepala Badan (Kaban) Litbang Diklat Suyitno mengatakan, kegiatan itu merupakan gelombang kedua setelah sukses gelombang pertama.
“Meskipun relatif terlambat, tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada era Gus Menteri, deteksi dini konflik sosial keagamaan menjadi sangat penting karena merupakan gerbang masuk dari program prioritas Kemenag Religiosity Index,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Suyitno saat memberikan arahan pada pembukaan Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan Gelombang 2 di Ciputat, Senin 6 Maret 2023.
Ia menilai penanganan potensi konflik sosial melalui proses deteksi dini sangat penting. “Ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah agar penanganan konflik dapat terukur,” katanya.
“Regulasi dibuat agar setiap peran dalam penanganan konflik dapat bekerja sesuai tugasnya. Selain itu, agar tercipta kolaborasi dan sinergi antar unit terkait,” tambahnya.
Kaban Litbang juga mengimbau agar peserta menanggalkan segala idiomatik apapun. “Tadi disebutkan bahwa peserta berasal dari berbagai macam background, maka mulai hari ini semua adalah seorang pembelajar,”” katanya.
Menurutnya, peserta dharus bersyukur karena terpilih mengikuti diklat ini. Sebab, kesempatan pelatihan bisa dikatakan cukup langka. Karena itu, peserta diminta belajar dengan baik.
“Mumpung Anda sedang berada di Kampus Pusdiklat sebagai peserta yang terpilih. Mumpung sudah menempuh jarak yang jauh dan mumpung sudah meninggalkan keluarga, maka fokuskan dan maksimalkan semua kesempatan pelatihan ini,” kata Guru Besar UIN Raden Fatah ini.
“Pelatihan kita, bukan yang penting datang atau hadir, tapi sudah melakukan reformasi. Pertama, komitmen awal atau kontrak belajar yang harus dipatuhi. Kedua, ada evaluasi akhir yang wajib diisi,” tandasnya.
Pelatihan gelombang kedua ini akan berlangsung dari 6 – 11 Maret 2023. Peserta terdiri atas angkatan VII-XII dengan total 220 peserta. Mereka berasal dari para Pembimas Kristen, Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia.
Kemudian, Ketua/Pengurus Rumah Moderasi Beragama Perguruan Tinggi Islam, Wakil Rektor/Wakil Ketua PTK non Islam Bidang kemahasiswaan, perwakilan eselon II Pusat, FKUB dari Provinsi DKI Jakarta dan kota/kab di Jakarta, Jabodetabek, dan Pokjaluh semua agama di kab/kota di DKI Jakarta. []
