oleh

YARA Gugat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Lelang Proyek Jalan

Banda Aceh-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan gugatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Gugatan tersebut terkait lelang proyek jalan batas Aceh Besar-Tibang, yang sebelumnya telah dibatalkan pelelangan atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh.

Ketua YARA, Safaruddin, SH, dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020), mengatakan, berkas gugatan terhadap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah didaftarkan pihaknya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara Nomor 57/PDTG/2020/PN BNA tertanggal 10 November 2020.

Dalam gugatan tersebut, Safaruddin meminta Ketua Penagdilan untuk memerintahkan Kepala ULP segera melelang pekerjaan jalan tersebut, agar dapat segera dinikmati oleh masyarakat Aceh. Selain menggugat ke Pengadilan, Safaruddin juga akan melaporkan Kepala ULP ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas tindakan yang tidak melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik dan praktik KKN.

“Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan, kami juga akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena salah satu tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik dan praktik KKN, karena dengan tidak dilakukan pelalangan peningkatan jalan tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan daerah,” katanya.

Kepada DPR Aceh ia meminta untuk memanggil Kepala ULP Aceh guna mempertanyakan alasan tidak dilakukan tender terhadap berbagai program pembangunan yang dibiayai oleh APBA. Apalagi dengan komitmen antara legeslatif dan eksekutif untuk melakukan pengesahan APBA 2021 pada akhir November ini.

“DPR Aceh juga dapat memanggil Kepala ULP untuk mempertanyakan berbagai program pembangunan yang sampai sekarang belum dilelang oleh ULP. Karena jika sudah di sahkan dalam APBA maka semua dokumen terhadap program tersebut sudah lengkap dan tinggal di lelang saja. Tapi hampir setiap tahun ada saja yang tidak di tenderkan bahkan ditender pada akhir tahun, sehingga banyak juga pekerjaan tersebut tidak selesai dan kemudian di putusakan kontraknya,” ungkapnya.

Kondisi ini, kata Safar berdampak pada kerugian banyak pihak termasuk rekanan. Itu Sebabnya, pengesahan APBA yang lebih awal juga harus diikuti dengan percepatan penyerapan anggaran, percuma saja disahkan lebih awal, jika serapan anggaran melahirkan silpa nantinya.

Karena itu, ia meminta harus menjadi perhatian semua pihak, jangan sampai ajang pengesahan anggaran hanya menjadi seromonial saja. Sementara serapannya rendah, seherusnya dengan telah di sahkannya program pembangunan dalam APBA, tidak ada alasan untuk tidak segera di lakukan pelelangan program dalam APBA.

Terkait proyek jalan tadi yang telah di batalkan pelelangannya atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh, karena pelelangan sebelumnya di temukan pelanggaran hukum. sehingga Inspektorat memerintahkan Kepala ULP untuk membatalkan dan melakukan tender ulang.

Karena terlalu lama di lakukan tender ulang oleh ULP, Ketua YARA, Safaruddin pada 27/10/2020 mengirimkan somasi kepada Kepala ULP untuk segera melakukan tender terhadap pekerjaan tersebut. Sebab, jalan yang akan ditender itu merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.

Dirinya meminta paling lambat tanggal 4/11/2020 pekerjaan tersebut sudah di lelang, karena mengingat waktu yang semakin mendekati akhir tahun pengunaan anggaran APBA tahun 2020. Namun Kepala ULP tidak mengindahkannya sampai kemudian di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

“Peningkatan jalan batas Aceh Besar-Tibang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan jika pekerjaan ini tidak dikerjakan tahun ini, tahun depan juga tidak akan dikerjakan karena anggarannya tidak ada lagi. Sedangkan anggarannya di APBA 2020 tidak dapat di gunakan lantaran ULP tidak melelang pekerjaan tersebut. Hal ini berdampak pada serapan anggaran pembangunan APBA dan juga kerugian masyarakat Aceh yang tidak dapat menggunakan hak atas fasilitas umum yang layak,” tambahnya

YARA Gugat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Lelang Proyek Jalan

Banda Aceh-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan gugatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Gugatan tersebut terkait lelang proyek jalan batas Aceh Besar-Tibang (Kota Banda Aceh), yang sebelumnya telah dibatalkan pelelangan atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh.

Ketua YARA, Safaruddin, SH, dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020), mengatakan, berkas gugatan terhadap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah didaftarkan pihaknya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara Nomor 57/PDTG/2020/PN BNA tertanggal 10 November 2020.

Dalam gugatan tersebut, Safaruddin meminta Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Kepala ULP segera melelang pekerjaan jalan tersebut, agar dapat segera dinikmati oleh masyarakat Aceh. Selain menggugat ke Pengadilan, Safaruddin juga akan melaporkan Kepala ULP ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas tindakan yang tidak melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik dan praktik KKN.

“Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan, kami juga akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena salah satu tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik dan praktik KKN, karena dengan tidak dilakukan pelelangan peningkatan jalan tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan daerah,” katanya.

Kepada DPR Aceh ia meminta untuk memanggil Kepala ULP Aceh guna mempertanyakan alasan tidak dilakukan tender terhadap berbagai program pembangunan yang dibiayai oleh APBA. Apalagi dengan komitmen antara legislatif dan eksekutif untuk melakukan pengesahan APBA 2021 pada akhir November ini.

“DPR Aceh juga dapat memanggil Kepala ULP untuk mempertanyakan berbagai program pembangunan yang sampai sekarang belum dilelang oleh ULP. Karena jika sudah di sahkan dalam APBA maka semua dokumen terhadap program tersebut sudah lengkap dan tinggal di lelang saja. Tapi hampir setiap tahun ada saja yang tidak di tenderkan bahkan ditender pada akhir tahun, sehingga banyak juga pekerjaan tersebut tidak selesai dan kemudian di putuskan kontraknya,” ungkapnya.

Kondisi ini, kata Safar berdampak pada kerugian banyak pihak termasuk rekanan. Itu Sebabnya, pengesahan APBA yang lebih awal juga harus diikuti dengan percepatan penyerapan anggaran, percuma saja disahkan lebih awal, jika serapan anggaran melahirkan Silpa nantinya.

Karena itu, ia meminta harus menjadi perhatian semua pihak, jangan sampai ajang pengesahan anggaran hanya menjadi seremonial saja. Sementara serapannya rendah, seharusnya dengan telah di sahkannya program pembangunan dalam APBA, tidak ada alasan untuk tidak segera di lakukan pelelangan program dalam APBA.

Terkait proyek jalan tadi yang telah di batalkan pelelangannya atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh, karena pelelangan sebelumnya di temukan pelanggaran hukum. sehingga Inspektorat memerintahkan Kepala ULP untuk membatalkan dan melakukan tender ulang.

Karena terlalu lama di lakukan tender ulang oleh ULP, Ketua YARA, Safaruddin pada 27/10/2020 mengirimkan somasi kepada Kepala ULP untuk segera melakukan tender terhadap pekerjaan tersebut. Sebab, jalan yang akan ditender itu merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.

Dirinya meminta paling lambat tanggal 4/11/2020 pekerjaan tersebut sudah di lelang, karena mengingat waktu yang semakin mendekati akhir tahun pengunaan anggaran APBA tahun 2020. Namun Kepala ULP tidak mengindahkannya sampai kemudian di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

“Peningkatan jalan batas Aceh Besar-Tibang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan jika pekerjaan ini tidak dikerjakan tahun ini, tahun depan juga tidak akan dikerjakan karena anggarannya tidak ada lagi. Sedangkan anggarannya di APBA 2020 tidak dapat di gunakan lantaran ULP tidak melelang pekerjaan tersebut. Hal ini berdampak pada serapan anggaran pembangunan APBA dan juga kerugian masyarakat Aceh yang tidak dapat menggunakan hak atas fasilitas umum yang layak,” tambahnya. []

(Editor | Redaksi)

Advertisement

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed